TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN TERMINAL KHUSUS UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM ANTARA UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DENGAN PENGELOLA TERMINAL KHUSUS

SIGIT ANTON NUGRAHA, Prof. Dr. Sulistiowati, SH, MHum

2015 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Maksud dan Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan jasa kepelabuhan dengan adanya kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Pengelola Terminal Khusus (Tersus) untuk melayani kepentingan umum dan untuk mengetahui kondisi penyediaan jasa kapal, penumpang, dan barang setelah adanya perjanjian tersebut, selain itu untuk mengetahui pula adanya potensi penerimaan Negara dengan beroperasinya terminal khusus tersebut untuk melayani kepentingan umum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yuridis dengan mengkombinasikan penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan (literature study) dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan nara sumber yang berkompeten dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sampel diambil dengan metode non-random sampling. Dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa perjanjian Tersus untuk melayani kepentingan umum dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha baik kepada penyelenggara pelabuhan maupun kepada pengelola terminal khusus dan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak, di samping itu dapat diketahui pula bahwa perjanjian dimaksud dapat memberikan dampak yang siknifikan dalam pengelolaan bisnis kepelabuhanan oleh pengelola tersus, dan ke depan perlu diatur adanya peningkatan penerimaan Negara dengan beroperasinya terminal khusus untuk melayani kepentingan umum. __________________________ 1Kementerian Perhubungan 2Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

TERSUS accordance with the provisions of Law No. 17 Year 2008 on the voyage and Government Regulation No. 61 Year 2009 concerning Port, is a special port that can be managed by a private entity for the interest of its core business, which is very helpful to distribute goods which strongly supports the development of regional economy in particular and the national economy in general. The intent and purpose of this study was to determine the performance of port services with the collaboration between the PORT AUTHORITIES AND SPECIAL PORT (TERSUS) MANAGEMENT to serve the public interest and to determine the condition of the provision of services of vessels, passengers and goods, in TERSUS after the presence of agreement. The are three object of this study within the scope of the Ministry of Transportation. They are Kuala Semboja, Kintap, and River Lake Satui Port. Samples were taken by way of non-random sampling method. Specifically, this study also examines TERSUS agreement associated with the agreement theory of indonesian civil law as well as implementation observation of the Tersus agreement and the performance of the port after the enforcement of the agreement Tersus to serve the public interest. This study reveal the fact that the Tersus agreement better ensure the rights and obligations of the parties and with the presence of the agreements, port conditions is more well-organized. On the other hand, Tersus agreements provide legal protection for the port authorities for oversight in the area tersus. __________________________ 1Ministry of Transportation 2Gadjah Mada University

Kata Kunci : pelabuhan, Terminal Khusus, perjanjian,Port, tersus, agreement