STATUS HAK ATAS TANAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAWEN-SALATIGA (Studi Kasus di Kota Salatiga)

AYU KUSUMA WARDANI, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak atas tanah dan dokumen kepemilikan yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Bawen- Salatiga di Kota Salatiga. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui mekanisme pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga di Kota Salatiga yang dimulai dari tahapan sosialisasi hingga pembayaran ganti rugi, dan untuk mengetahui hambatanhambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data primer penelitian ini diperoleh dari studi lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) macam hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga di Kota Salatiga yaitu: Hak Milik sebanyak 226 bidang, 156 bidang diantaranya telah bersertifikat dan Letter C sebanyak 70 bidang, dan Hak Pakai sebanyak 8 bidang. Dokumen kepemilikan yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga di Kota Salatiga dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu yang bersertifikat sebanyak 160 bidang dan belum bersertifikat sebanyak 74 bidang. Mekanisme hingga tercapainya pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Bawen – Salatiga ini dibagi kedalam 9 (sembilan) tahapan, yaitu: Sosialisasi, Pematokan Rute of Way (ROW), Pengukuran ricikan, Inventarisasi bangunan dan tanaman, Pengumuman hasil ukur, Musyawarah harga, dan Pembayaran ganti rugi. hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi antara lain, adanya warga yang belum sepakat dengan besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah, selain itu ditemui pula hambatan lain yaitu hilangnya bukti alas hak atas tanah berupa sertifikat sehingga diperlukan pengurusan kembali bukti alas hak yang baru. Kata Kunci: Status Hak Atas Tanah, Ganti Rugi, Pengadaan Tanah

This study aims to determine the land rights and ownership documents of the parcels of land affected by land procurement for the construction of Bawen-Salatiga toll road in Salatiga. Another goal to be achieved is to determine the mechanism of indemnity granting in the execution of land procurement for the construction of Bawen-Salatiga toll road in Salatiga starting from the socialization phase to the payment of indemnity, and to determine the obstacles encountered in the implementation of indemnity granting and the troubleshooting efforts. This research is an empirical jurisdiction. The primary data were obtained from field studies. The secondary data were obtained from the literature. Data from the study were analyzed using qualitative methods. Results of the study are presented descriptively. The results showed that there are three (3) types of land rights for the land affected by land procurement for the construction of Bawen-Salatiga toll road in Salatiga, namely: Proprietary 226 parcels of land, 156 parcels of land have been certified, Letter C as many as 70 parcels of land and Use Rights 8 parcels of land. Ownership documents affected by land procurement for the construction of Bawen-Salatiga toll road in Salatiga are divided into two (2) kinds: 160 certified pieces of land and 74 pieces of land which are not yet certified. The mechanism to achieve the payment of indemnity in land procurement for the construction of Bawen - Salatiga toll road is divided into 9 (nine) stages: socialization, fixing stakes of the Route of Way (ROW), measurement of ricikan, inventory of buildings and plants, announcement of the results of measurements, deliberation of price, and payment of indemnity. Obstacles encountered in the implementation of the indemnity payment, among others, there are still people who have not agreed with the amount of indemnity determined by the land procurement committee, moreover, there is also another obstacle, namely the loss of evidence of land rights in the form of certificates so that it is necessary to manage re-administration of the evidence of the land rights. Keywords: Status of Land Rights, Indemnity, Land Procurement

Kata Kunci : Status Hak Atas Tanah, Ganti Rugi, Pengadaan Tanah