PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KEBERLAKUANNYA SECARA KE DEPAN (ET NUNC) ATAU SURUT (EX TUNC) DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

RISKA ALKADRI, Aminoto, SH, M.Si

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat et nunc dan ex tunc serta mengetahui apakah putusan mahkamah konstitusi yang bersifat et nunc dan ex tunc dibenarkan secara konstitusional. Penelitian ini dilakukan secara normatif. Penelitian normatif dalam proses pengumpulan data difokuskan pada upaya untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian normatif ini, analisis data dilakukan secara deskriptif-preskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam atas subjek dan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, pertama bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku secara ke depan (et nunc), dalam hal ini maksudnya adalah di tunda keberlakuannya, memiliki kriteria, antara lain: Didasarkan pada model putusan limited constitution, lebih mengedepankan tujuan kemanfaatan, menggunakan penafsiran historis atau original intent dan sistematis, merupakan putusan yang bersifat postitive legislature. Sedangkan putusan yang berlaku surut (ex tunc) memiliki kriteria, diantaranya: Berkenaan dengan persoalan HAM atau hukum pidana, lebih mengedepankan tujuan kepastian hukum (certainty) atau kemanfaatan (utility), menggunakan bentuk penafsiran sistematis dan ekstensif, termasuk putusan positive legislature. Kedua, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku ke depan (et nunc) dapat menimbulkan implikasi, diantaranya: menimbulkan ketidakpastian hukum, mengisi kekosongan hukum, merusak tatanan check and balances dan intervensi terhadap ranah legislasi. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku surut (ex tunc), dapat menyebabkan implikasi sebagai berikut: menimbulkan kekosongan hukum, ketiadaan tindak lanjut oleh Adressat Putusan, dan menyebabkan tercerabutnya keadilan.

This study aims to find out what lies behind the decision on the Constitutional Court which is et nunc and ex tunc and determine whether the decision on the constitutional court that is et nunc and ex tunc constitutionally justified. This research is conducted in normative and empirical literature study. Normative research in the process of data collection is focused on efforts to obtain secondary data. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this normative research, data analysis was done by descriptive-prescriptively, which is to provide an overview or exposure and explain in detail and in-depth research on the subject and the object. Results from this study shows, firstly that the Constitutional Court's decision which applies to the future (et nunc), in this case the intention is postponed validity has criteria, such as: Based on limited of constitution decision model, emphasizes the purpose of the benefit, using historical interpretation or the original intent and systematical interpretation, part of postitive legislature decision. While the decision retroactive (ex tunc) has criteria, including: Regarding the issue of human rights or criminal law and put before the goal of legal certainty or utility, using systematical and extensive interpretation, part of positive legislature decision. Secondly, that the Constitutional Court's decision that applies to the future (et nunc) may cause implications, including: legal uncertainty, fill the legal vacuum, destructive checks and balances and the intervention of the realm of legislation. Meanwhile, the Constitutional Court's decision retroactive (ex tunc), can cause the following implications: may cause legal vacuum, the absence of follow-up decision by addressant, and causing the absence of justice.

Kata Kunci : Kata Kunci: Putusan et nunc, Putusan ex tunc, Mahkamah Konstitusi.