Laporkan Masalah

EVALUASI IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

WENING DYAH CAPRIANI, Drs. Fahmy Radhi, MBA.

2015 | Tesis | S2 Manajemen

Pengadaan Barang/Jasa merupakan bagian yang penting dalam instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012) Pasal 1 ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut pula, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan publik. E-procurement di Indonesia telah terbukti memberikan manfaat positif dan mampu mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menerapkan prinsip good corporate governance. Implementasi e-Procurement tersebut dianggap mampu menghemat anggaran dan waktu yang digunakan dalam proses pengadaan serta dapat meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Begitu pula dengan implementasi e-Procurement di LKPP. Meskipun pelaksanaannya telah baik dan memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi tetap saja masih menemukan hambatan dalam implementasinya.

Procurement is one of important section in government both in central and in districts. Regarding to Presidential Regulation Number 54/2010 and its amendments, article 1 (1), Government Procurement is an activity to procure goods and services which are done by Ministry or other institutions. The process is started from planning to finishing all the process to get those goods and services. Based on that regulation, it is needed to have an efficient, open, and competitive procurement, so it is effected to increasing public awareness. E-procurement in Indonesia has proven giving benefits and be able to pursue a goods and works procurement process which based on good corporate governance principal. Implementation of electronic procurement is able to save money and time and also it is able to increase the transparency and competition among the suppliers and it is also happened to LKPP. Eventhough the implementation is already good and fulfill the standards, but still there are some obstacles in the middle of the process

Kata Kunci : e-procurement, pengadaan, pemerintah

  1. S2-2015-343709-abstract.pdf  
  2. S2-2015-343709-bibliography.pdf  
  3. S2-2015-343709-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2015-343709-title.pdf