EVOLUSI PROSES PERENCANAAN PENATAAN RUANG MELALUI TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1980 – 2014

IKA NOVA SARTIKA, Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP. Ph.D ; Yori Herwangi, ST. MURP.

2015 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Evolusi akan selalu berlaku dimana saja dan tidak menutup kemungkinan evolusi juga terjadi pada peraturan perundang-undangan penataan ruang. Evolusi peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait penataan ruang perlu diketahui sebagai bahan pertimbangan perkiraan tentang masa depan, terutama bagi para perencana. Memperkirakan kondisi yang akan dihadapi dikemudian hari membuat para perencana dapat merumuskan tujuan atau visi ke depan dan menyusun langkah-langkah atau rencana selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melakukan wawancara, kajian dokumen dan pengamatan langsung. Analisis data dilakukan dengan teknik penjodohan pola dan studi kasus komparatif. Hasil temuan dan analisis lintas kasus selanjutnya diinterpretasikan dan dilakukan pengembangan generalisasi natural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan unsur demokrasi dalam evolusi pedoman penataan ruang di Indonesia. Sistem pendekatan perencanaan yang awalnya kental dengan unsur teknokrasi melalui comprehensive planning berevolusi ke sistem pendekatan perencanaan strategic planning dan partisipatory planning yang bersifat lebih demokratif. Pergeseran sistem pendekatan perencanaan ini terlihat dari masuk dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan yang dilakukan. Faktor – faktor yang mempengaruhi meningkatnya unsur demokrasi tersebut diantaranya adalah adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi, rona politik negara, peraturan perundang-undangan, ego sektoral dalam lingkup pemerintahan, konflik sosial, kondisi ekonomi, keadaan lingkungan geografis dan isu – isu global.

Evolution will always be valid anywhere and do not rule out the possibility of evolution is true of legislation of spatial planning. The evolution of legislation in Indonesia related to spatial planning needs to be known as a material consideration forecasts about the future, especially for planners. Estimating the conditions that will be encountered in the future to make planners can formulate goals or vision for the future and develop measures or plans. This study used a case study to conduct interviews, review of documents and direct observation. Data analysis was performed with the technique of pairing patterns and comparative case studies. The findings and analysis across the case then interpreted and carried out the development of natural generalization. These results indicate that there was an increasing element in the evolution of democracy in Indonesia spatial planning guidelines. System planning approach that initially condensed with elements of technocracy through a comprehensive planning approach to the planning system evolved into strategic planning and participatory planning that is more democratic. Shifting systems planning approach is visible from the entrance and increasing community participation in the planning process is done. Factors - factors that affect the increasing element of democracy Among them is to improve the quality of human resources, technological developments, hue state politics, legislation, sectoral ego within the scope of government, social conflict, economic conditions, the state of geographical environment and issues - global issues.

Kata Kunci : proses perencanaan penataan ruang, demokrasi, tinjauan peraturan, perundang-undangan.