MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN

JULIANA HUTABARAT, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2015 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya merek dan dunia usaha sangat berkaitan satu sama lain karena dengan adanya HKI, konsumen harus membayar harga yang lebih untuk membeli produk atau jasa karena dibebani royalti yang harus dibayarkan kepada pemilik merek. Namun, keterkaitan merek dengan dunia usaha tidak hanya terbatas pada royalti saja, merek juga seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya sebagai barang jaminan untuk kepentingan memperoleh pinjaman sebagai modal usaha. Di luar negeri, penjaminan hak atas merek telah marak dilakukan. Namun, di Indonesia hal tersebut masih sangat jarang terjadi. Tujuan penelitian inilah Untuk membahas kedudukan Merek sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dikaitkan dengan hukum kebendaan sehingga dapat dikategorikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan diterima dalam praktek Perbankan serta untuk memperoleh pemahaman mengenai langkah Bank menghadapi pengajuan kredit dengan jaminan fidusia atas Merek dibandingkan dengan objek jaminan kredit lainnya yang lazim diterima oleh Bank. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Untuk mendukung metode penelitian Yuridis Normatif, Penulis menggunakan Metode Studi Kepustakaan (studi dokumen) yang mana data yang akan diolah dengan metode tersebut adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hak Merek sebagai jaminan kredit dalam hal ini melalui lembaga Fidusia dapat diterima oleh Bank mengingat bahwa Hak Merek dapat dialihkan melalui perjanjian (cfm. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) dan Hak Merek memiliki nilai ekonomis dipandang melalui sisi PSAK No. 19 (Revisi 2009). Selain itu, dalam Bank menghadapi pengajuan kredit dengan merek sebagai jaminan fidusia, bank harus memiliki formula prosedur yang tepat untuk memitigasi resiko kegagalan kredit.

Intellectual Property Rights (IPR) especially trandmark and business are related to one another, because due to the existence of IPRs, the consumer must pay the price "more" to buy the product or service being burdened royalties to be paid to the owner of the trademark. However, the connection of trademark brand with the business world is not limited to royalty alone, the trademark should also be used by the owner as collateral to obtaining a loan as working capital. IN abroad, guaranteeing rights of trademark has been common. However, in Indonesia it is still very rare. The purpose of this study is to discusses the trademark position as Intellectual Property Rights as stipulated in ActNo. 15 of 2001 on Trademarks and connection with the law of the material so can be categorized as an object of fiduciary as stipulated in Act No. 42 of 1999 on Fiduciary and accepted in banking practice and to gain an understanding of the steps Banks if face credit application with fiduciary on Trademark compared with the object of credit guarantees that accepted by the Bank This research was conducted using normative juridical research includes a study of the principles of law, legal systematics, level of vertical and horizontal synchronization, comparative law and legal history. To support the normative juridical research method, the author uses literature Study Methods (study document) in which the data will be processed by such methods is secondary data obtained from the literature consisting of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Based on the research results revealed that the Trademark as loan collateral in this case through a fiduciary can be acceptable to the Bank considering that the Trademark rights can be transferred by agreement (cfm. Article 40 paragraph (1) Act No. 42 of 1999) and the Trademark rights have economic value is seen through the side PSAK No. 19 (Revised 2009). Moreover, in the face of the credit application with a trademark as fiduciary collateral, banks must have a formula appropriate procedures to mitigate the risk of loan defaults.

Kata Kunci : HKI, Merek, Jaminan, Fidusia, Kredit