Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi Upah Bagi Pekerja Perempuan Yang Dianggap Lajang (Studi Pekerja Perempuan di PT. Perkebunan Nusantara II)

GALUH CANDRA, Endang Purwaningsih, S.H.,M.H.

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Perempuan sebagai individu seringkali mengalami suatu perlakuan diskriminasi. Dalam bidang pekerjaan, salah satu perlakuan diskriminasi yang dialami oleh perempuan adalah diskriminasi upah, salah satunya adalah pekerja perempuan yang dianggap lajang. Pekerja perempuan yang dianggap lajang tidak akan mendapatkan tunjangan suami dan anak meskipun kenyatannya mereka sudah menikah, berbeda dengan pekerja laki-laki yang akan mendapatkan tunjangan suami dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan diskriminasi tersebut ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian hukum ini berarti dalam menganalisis masalah hukum dilakukan dengan menghubungkan data dari bahan-bahan hukum (di mana sebagai data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lokasi yang diamati. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk deskriptif dengan pengolahan data baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian di PT. Perkebunan Nusantara II menunjukkan bahwa pengaturan pengupahan di PT. Perkebunan Nusantara II yang tidak menganggap seluruh pekerja perempuan yang sudah menikah sebagai lajang, yang ditunjukkan dengan adanya peraturan bahwa pekerja perempuan juga dapat dianggap sebagai kepala keluarga telah sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional yang berlaku. Pekerja perempuan sebagai kepala keluarga akan mendapatkan upah berupa gaji pokok dan tunjangan yang sama besarnya dengan pekerja laki-laki, namun masih terdapat pekerja perempuan yang telah menikah namun dianggap lajang di PT Perkebunan Nusantara II yang merasakan perlakuan diskriminasi upah, khususnya bagi pekerja perempuan yang mempunyai suami yang tidak bekerja, atau mempunyai pekerjaan yang tidak tetap, atau bekerja di tempat lain dengan penghasilan yang jauh lebih kecil daripada pekerja perempuan yang bersangkutan. Perlakuan diskriminasi upah bagi tenaga kerja perempuan yang dianggap lajang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia, pertama karena melanggar prinsip kesetaraan sebagai salah satu prinsip yang menjiwai dan terkandung dalam hak asasi manusia, khususnya prinsip kesetaraan upah bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Kedua, karena melanggar persamaan (kesetaraan dan keadilan) substansif dan prinsip non diskriminasi bagi laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Konvensi CEDAW. Ketiga, karena hak atas persamaan upah bagi laki-laki dan perempuan telah dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku baik di tingkat internasional maupun nasional.

Women as individuals often have a discriminatory treatment. In the field of employment, one of the discrimination experienced by women are wage discrimination, one of which is women labor who considered single. Women labor who considered singletons will not get a husband and child allowances even though reality they are married, in contrast to male labor who would get benefits husband and children. This research aims to analyze discrimination is viewed from the human rights perspective. The method used in this thesis is a study with empirical juridical approach. Juridical-empirical research this law implies in analyzing the legal issues is done by connecting the data of legal materials (where as secondary data) with primary data obtained from the observed location. Results of the research outlined in the form of descriptive data processing whether derived from the research literature and the data obtained from field research using qualitative methods. Results of research at PT. Perkebunan Nusantara II shows that the setting of wages in PT. Perkebunan Nusantara II do not assume all married women labor as a single, which is indicated by the rule that female labor can also be considered as the head of the family in accordance with the provisions of national and international regulations. Women labor as head of the family will get a reward in the form of a basic salary and allowances equal to the male labor, but there are female labor who are married but are considered single in PT. Perkebunan Nusantara II who feel discriminated against in wages, especially for women labor who have a husband who does not work, or have a job that is not fixed, or working elsewhere with much smaller incomes than female labor concerned. Treatment wage discrimination for women labor who are considered single is a violation of human rights, firstly because it violates the principle of equality as one of the principles that animate and embodied in human rights, in particular the principle of equal pay for men and women for work of equal value. Second, because violating substantive principle of equality and equity and the principle of non-discrimination for men and women contained in CEDAW. Third, because the right to equal pay for men and women have been guaranteed and protected by the laws applicable in both international and national levels.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pekerja perempuan, Diskriminasi upah.