Responsibility of States to Protect Refugee in The Tampa Case 2001

GHALIB ALGHANI LUSARNO, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H.,LL.M

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Sesuai dengan tujuan utama dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalah menciptakan dan menegakkan perdamaian dan keamanan internasional melalui kepatuhan dan kerjasama antar negara terhadap hukum internasional, masalah dalam hal kepengungsian telah menjadi perhatian khusus di tingkat internasional dalam perlindungan hak hak mendasar manusia yang mana para pengungsi tidak mampu untuk mendapatkanya dari negara asalnya untuk hal dan alsan tertentu. Masalah mengenai pengungsi kapal Tampa yang hingga saat ini masih belum jelas dan tidak pasti, perlu untuk diperjelas yang man hal ini telah menjadi tujuan pokok dalam penelitian hukum dalam menentukan kewajiban dan tanggung jawab negara-negara terkait dalam penyelesaian perlindungan dan penempatan pengungsi. Australia, Indonesia, dan Norwegia adalah pihak-pihak dalam kasus Tampa ini, yang terikat terhadap kewajiban hukum pengungsi, hukum hak asasi manusia, dan hukum kelautan internasional. Tiga jenis hukum internasional ini menjadi referensi penulis dalam mendapatkan justifikasi terhadap tindakan negara terkain dan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan metode normatif dimana Penulis mengumpulkan data melalui aturan hukum dan literatur yang ada (termasuk buku, jurnal, penelitian dan bahan yang lain yang dianggap relevan). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Australia telah melanggar konvensi pengungsi internasional dengan ketidakharmonisanya terhadap pengaturan yang ada di dalam Hukum Keimigrasian terhadap hal kepengungsian, dimana Australia telah membatasi hak-hak dasar dari para pengungsi. Norwegia telah memenuhi kewajibanya dengan menolong para pengungsi yang ada di laut. Dan Indonesia bertanggungjawab dalam berbagi penyelesaian masalah terhadap pengungsi, dalam menerima pengungsu kedalam wilayahnya dan memberikan bantuan. Di masa yang akan datang UNHCR perlu untuk memberikan kuota yang cukup dalam menyediakan kuota yang cukup dalam penempatan pengungsi ke negara ketiga sesuai dengan asas untuk tidak mengembalikan.

In accordance with the main objective of United Nations in promoting and enforcing international peace and security through the obedience and cooperation among states towards international law, the issue in field of refugee has become serious international concern in the protection of basic rights which they are unable to obtain in the origin country for a conditional reason. The issue on refugee of Tampa Vessel that is still unclear and uncertain, necessarily needs to be clarified in which it become the main objectives of this legal research in determining the obligation and liability of related states in the settlement of the refugee protection and placement. Australia, Indonesia, and Norway are the parties to Tampa case, that bind to international refugee law, human rights law, and law of the sea obligations. These three kind set of international rules become the reference of the Author to achieve the justification of the states measurements and the existing facts. Furthermore, this legal research is conducted by the normative method in which the Author has obtained data through existing laws and literatures (including books, journals, papers and other relevant materials). The results concludes that Australia has violated the refugee convention by the incompatibility under the Migration Act in the matter of refugee, in which Australia has limit the standard rights of the Refugee. Norway has fulfill its obligation by rescue the refugee at the sea. And Indonesia is liable to the burden sharing of the refugee settlement, in accepting the refugee within its territory and provide assistance. In the future, UNCHCR has to provide an adequate quota in the placement of refugee to the third countries as it is accordance with non-refoulement principle.

Kata Kunci : Keywords : Refugee, Responsibility of States, Non-Refoulement, Tampa, Human Rights, Law of The Sea