DESAIN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPT PUSKESMAS DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

JUWENAH, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.,

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kota Yogyakarta merupakan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Kedudukan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dengan demikian, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penerapan status BLUD pada UPT Pukesmas merupakan BLUD Unit Kerja. Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya bidang kesehatan bisa berjalan optimal, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 61. Paragraf 116 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan PSAP No.11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual. Namun realitasnya, kondisi saat ini basis akuntansi yang digunakan UPT Puskesmas belum berbasis akrual dan masih berbasis kas menuju akrual. Jenis penelitian ini penelitian kualitatitif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan responden yang berasal dari instansi lingkup UPT Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan metode purposive sampling, yakni dengan pertimbangan tertentu, dalam arti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa. Hasil wawancara digunakan untuk mengidentifikasi sistem dan prosedur pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Kota Yogyakarta yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dan pendapatan UPT Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terdiri atas lima sumber, yaitu jasa layanan, kapitasi, jaminan kesehatan, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan pendapatan lain-lain puskesmas yang sah. Beban dan belanja UPT Puskesmas terdiri atas beban pegawai dan belanja pegawai, beban barang dan jasa dan belanja barang dan jasa, dan belanja modal. UPT Puskesmas Pemerintah Kota Yogyakarta yang menerapkan PPK-BLUD selama ini belum menyusun sistem akuntansi dan masih menggunakan basis kas dalam penyusunan laporan keuangannya.

According to Yogyakarta local government regulation No. 10 Year 2008 pertaining to formation, composition, position and main job of local government service, technical executor unit of Yogyakarta local government clinic is a regional work unit (SKPD) of local healthy service department. This position is as per Yogyakarta Mayor regulation No. 46 Year 2012 pertaining to formation, composition, position, function and job description of technical executor unit of regional health insurance provider and local government clinic at Yogyakarta City health service department. Therefore, according to The Indonesian Minister of Home affairs regulation No. 61 Year 2007 pertaining to technical guidance of financial management of local agency for general service, status implementation of BLUD at local government clinics UPT is BLUDs work unit. In order to provide and improve its service to the local society, especially to optimally maintain its healthy service, flexibility of financial management will apply a financial management model of local agency for general service (PPK BLUD). According to the Indonesia Minister of Home affairs regulation No. 61, the 661st paragraph year 2007, pertaining to technical guidance of financial management of local agency for general service, and PSAP No. 11 of local government regulation No. 71 year 2010, BLUD manages accounting and financial report by an accrual basis. In fact, however, the existing accounting basis on the local government clinic UPT has not yet been based on accrual basis, but cash basis to the accrual. This research applies a qualitative-descriptive approach with a study case. Data on the research are collected from interviews and observations with some respondents taken from the agency surrounding of local government clinic UPT of Yogyakarta city BLUDs local government health department service. The interview will apply a purposive sampling method, that is, by some definitions, the respondents are considered to be the good sources with sufficient information or to be the authority. Interview result will be used to identify income and expenditure system and procedure applied by Yogyakarta City UPT is local government clinic having applied a financial management model of local agency for general service (PPK-BLUD). The result shows that the income and revenue of local government clinic UPT having applied a financial management model of local agency for general service (PPK-BLUD) consists of five sources, i.e. services, capitation, health insurance, cooperation outcome with other parties, and clinics other legal income. Clinic UPT cost and expenditure consists of employees salary and expenditures, good and services costs and expenditures, and capital expenditures. Yogyakarta UPT local government clinic applying PPK-BLUD has not yet prepared accounting system; instead, it now still applies cash basis for its financial report preparation.

Kata Kunci : Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD), Laporan Keuangan, Pendapatan dan Beban Belanja/ a financial management model of local agency for general service (PPK-BLUD), financial report, and income and cost expenditure