Penerapan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta dan Kaitannya dengan Asas Kejelasan Rumusan

PRIYANKA ADINDANOOR , Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan memahami sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta, sekaligus pembahasan mengenai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 yang membahas mengenai sanksi adminitrasi dan kesesuaiannya dengan asas kejelasan rumusan. Metode penelitian ini adalah gabungan penelitian normatif dan penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta sedikit terjadi ketidaksesuaian dengan mekanisme penerapan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011. Rumusan pasal yang berkaitan dengan sanksi administrasi dirasa kurang memenuhi asas kejelasan rumusan, diakibatkan tidak adanya batasan waktu maksimal dikenakannya sanksi administrasi yang dikhawatirkan dapat menyebabkan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan akan semakin tidak mampu membayar utang pajaknya yang telah tertunggak.

This research tried to know and comprehend the administrative sanctions imposed to taxpayers who did late payment of land and building tax in rural and urban in the city of Yogyakarta, as well as the discussion about Regional Regulation of Yogyakarta City No. 2 of 2011 which addressed the administrative sanctions and compliance with the principle of clarity of formulation. Method for this research is combination of normative and empirical research. This research used primary and secondary data. Data are collected from interviews and documents studies. The result showed the application of administrative sanctions mechanism for the late payment of land and building tax in rural and urban in the city of Yogyakarta is slightly incompatible with the application of administrative sanctions mechanism in the Regional Regulation of Yogyakarta City No. 2 of 2011. The formulation of the articles related to administrative sanctions considered less qualified with the principle of clarity of formulation, due to the absence of a maximum time limit of the administrative sanctions that can cause taxpayer land and building rural and urban areas will be increasingly unable to pay its tax debt which has been overdue.

Kata Kunci : sanksi administrasi, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, asas kejelasan rumusan