PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PAKAI DIATAS TANAH KASULTANAN DALAM KERANGKA HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

HAPSARI SHINTA SUGIYARTO, Dr.Djoko Sukisno,S.H.,C.N

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tinjauan yuridis pemberian sertipikat hak pakai di atas tanah kasultanan dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemberian sertipikat hak pakai diatas tanah kasultanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dikatakan bersifat yuridis empiris, dikarenakan penelitian hukum ini pada awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Subjek penelitian dalam penelitian adalah narasumber dan responden. Teknik pengambilan responden dilakukan dengan teknik non probability sampling. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara (interview) secara bebas terpimpin penulis dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pertama, pemilik kekancingan berdasarkan atas izin Kasultanan dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah ke Kantor Pertanahan di atas izin kekancingan tersebut. Kebutuhan sosial dan utamanya ekonomi membuat masyarakat juga memerlukan untuk berhubungan dengan pihak ketiga dan memanfaatkan secara maksimal izin kepemilikan haknya tersebut. Kedua, faktor pendorong pemberian sertipikat hak pakai di atas tanah adalah kepentingan masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, keputusan pemberian hak pakai sebagai �titah Dalem� dari Raja yakni Sultan sebagai simbol tertinggi pada kerajaan dan terbitnya Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.34-249 3 tertanggal 21 Oktober 2013 memberikan terobosan dan payung hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan manfaat dari tanah hak pakainya. Faktor penghambatnya adalah pengaturannya masih sebatas pada surat petunjuk dari Kepala BPN Republik Indonesia

This study aims to identify and learn about the juridical review on granting the right to use certificate of Sultanate land and the factors that drive and inhibit certificates the granting of right to use over the Sultanate land. This study is an empirical law study. It is said juridical empirical research because this law study initially examined secondary data, to then proceed with the study of primary data in the field or on society. Research subjects are sources and respondents. Technique used in picking informants and respondents is the non-probability sampling techniques. Method used in this field of research is free guided-interview and method used in data analysis is qualitative data analysis. Based on the research findings and discussion it could be concluded that: first, the owner kekancingan based on Sultanate permission can apply for the issuance of state certificate to the Land Office on the kekancingan permit. Social and economic needs make the public deal with a third party and make the most of the ownership right permit. Second, the driving factors of granting of the right to use certificate over land is public interest in meeting their needs, the decision to grant right to use as a " Royal command " from the King namely Sultan as the supreme symbol of the kingdom and the issuance of the head of National Land Agency No. 570.34-249 3 dated October 21, 2013 provides the legal basis for a breakthrough for the community to higher the benefit from their right to use land. The inhibiting factor is that theregulation is still limited to the instructions letter from the Head of BPN of Republic of Indonesia

Kata Kunci : Pemberian Hak Pakai, Tanah Kasultanan, Hukum Pertanahan Nasional.