PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DITAHAN IJAZAHNYA OLEH PERUSAHAAN (Studi Kasus pada Perusahaan Toko Laris di Jalan KHA Dahlan Kabupaten Purworejo)

SATRIO AGENG RIHARDI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pertentangan antara pencantuman klausula penahanan ijazah pekerja yang dibuat oleh perusahaan dengan asas itikad baik serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo terhadap pekerja yang mengalami kerugian akibat ijazahnya ditahan oleh perusahaan (Studi kasus pada Perusahaan Toko Laris Kabupeten Purworejo). Penelitian ini dilakukan secara normatif dan empiris yang mengedepankan studi pustaka dengan basis data sekunder, yaitu : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, didukung oleh data primer yang berbasis data dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan isi/klausul penahanan ijazah pekerja di dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan tidak serta merta telah bertentangan dengan asas itikad baik. Sepanjang para pihak menyepakati isi/klausul perjanjian kerja mengenai penahanan ijazah, maka hal ini tidak masalah untuk diterapkan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, secara preventif belum maksimal, terbukti dari sisi pengawasan dan persyaratan kerja belum melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik, akibatnya terjadi perselisihan hak antara pengusaha dengan pekerja di dalam perusahaan Toko Laris Kabupaten Purworejo. Secara represif telah maksimal, terbukti dengan keluarnya perjanjian bersama yang menghasilkan kesepakatan bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja telah dinyatakan mengundurkan diri dari perusahaan dan pihak pengusaha bersedia untuk menyerahkan kembali ijazah pendidikan asli milik pekerja.

This research aims to identify and analyze whether there is disagreement in the inclusion of a clause on workers detention certificates made by the company in terms of the principle of good faith and forms of legal protection provided by the department of Labor and Transmigration Purworejo regency to the harmed workers as a result of certificates detained by the company (Case study at Toko Laris Company Purworejo regency) This research was done by normative and empirical emphasizes of literature on the basis of secondary data, namely: primary legal materials, secondary, and tertiary. Then, supported by primary data based on the field by conducting direct interviews with respondents relating to the cases in this research. The data obtained from the research literature and field research by qualitative analysis. The results of analysis were presented descriptively. The results of the research showed that the application of the clause in the workers� detention certificates in working contract made by the company are not necessarily contradictory to the principle of good faith. Throughout the parties agreed the clauses regarding the detention certificates, then this is not a problem to be applied. Legal protection provided by the Social Department of Labor and Transmigration Purworejo regency, preventively was not maximum, evidenced in terms of supervision and job requirement not perform basic tasks function properly, resulting in disputes between employers and workers rights at Toko Laris Company Purworejo Regency. Represssively was maximum, as evidenced by the release of a collective agreement that is resulted in an agreement for both parties. Parties workers have been declared to resign from the company and the employers are willing to hand back the education certificates belonging to workers.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penahanan Ijazah, Pekerja, Perusahaan