EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DENGAN PENDEKATAN MODEL LOGIKA STUDI PADA PEMERINTAH KOTA TARAKAN

EKO WAHYU UTOMO, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., AK., CA.

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Hasil Evaluasi AKIP Kota Tarakan tahun 2013 yang dilakukan oleh Kemenpan dan RB menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP Kota Tarakan belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Alur pelaksanaan SAKIP Kota Tarakan khususnya pada tahapan perencanaan merupakan pondasi untuk melanjutkan tahapan akuntabilitas sampai dengan tahapan pelaporan. Dengan melihat hubungan yang logis antara komponen-komponen SAKIP yang menjadi rantai penggerak SAKIP, maka dapat dilihat visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh apa mengenai hubungan yang logis yang terdapat dalam komponen-komponen SAKIP Kota Tarakan dengan menggunakan Pendekatan Model Logika, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada Pemerintah Kota Tarakan. Informan yang dipilih adalah pejabat maupun staf yang membidangi kegiatan AKIP di 7 SKPD serta satgas AKIP Kota Tarakan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan walikota. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan SAKIP Kota Tarakan, komponen-komponen SAKIP memiliki hubungan yang logis berdasarkan konsep model logika. Dimana dapat dijelaskan bahwa terdapat keterkaitan dan kesinambungan antar komponen mulai dari sumber daya yang dialokasikan, kegiatan yang dilaksanakan, sampai dengan dampak yang ingin dirasakan. Kemudian berdasarkan analisis data lebih lanjut, ditemukan beberapa kendala dalam melaksanakan SAKIP, yaitu kurangnya pemahaman dalam diri aparatur terhadap konsep SAKIP secara detil, minimnya sumberdaya aparatur dengan kata lain kaderisasi terhadap aparatur yang dianggap kompeten membidangi kegiatan AKIP di SKPD belum berjalan dengan baik, serta pengalokasian anggaran kegiatan AKIP yang berbeda dimana besaranya anggaran disesuaikan dengan ukuran sebuah SKPD. SKPD yang ruang lingkup operasionalnya luas mendapatkan alokasi anggaran kegiatan AKIP dengan jumlah lebih besar daripada SKPD yang ruang lingkup operasionalnya lebih kecil.

Kota Tarakan's AKIP evaluation results conducted by Government through the Ministry of State for Administrative Reform and reform of Bureaucracy indicates that execution of the SAKIP Kota Tarakan yet arguably goes well. The flow of execution of the SAKIP Tarakan especially in the stages of planning is the foundation for the continuing stages up to the stage of accountability reporting. By looking at the logical relationships between the components of the propulsion chains become SAKIP, then it can be seen the vision and mission of the mayor that is translated in the form of programs and activities each SKPD. Starting from these problems, researchers interested in examining what further logical relationship contained in components SAKIP Kota Tarakan by using the Logic Model Approach, as well as to know the obstacles faced in the implementation of the SAKIP in Kota Tarakan. This research used the qualitative method with approach case studies conducted in Kota Tarakan. The selected informer was acting as well as staff who are responsible for the activities of AKIP in 7 SKPD. as well as Kota Tarakan's AKIP task force appointed based on the decision letter of the Mayor. The results of the analysis of the data shows that in the implementation of the SAKIP Kota Tarakan, components of SAKIP have a logical relationship is based on the concept of logic model. Where it can be explained that there is a continuity and linkages between components ranging from resources allocated, the activities undertaken, to the impact that like to felt. Then upon further analysis of data, the found some constraints in implementing SAKIP that is a lack of understanding within the apparatus against the concept of the SAKIP in details, the lack of other words apparatus resources cadres against apparatus which is considered competent: AKIP in SKPD's activities have not been going well, as well as allocating budget activities different AKIP where the magnitude of the budget adjusted to the size of an SKPD. Establishments that the scope of its operational budget allocation activities get extensive AKIP with amounts greater than the scope of its operational agencies.

Kata Kunci : akuntabilitas, kinerja, model logika