KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 165/PDT.G/2013/PN.SLMN)

RIFKA JAKSANTI PUTRI, Prof. Dr. Tata Wijayanta S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak dibawah umur dalam akta perikatan jual beli hak atas tanah dan alasan sahnya perikatan jual beli berdasarkan putusan Nomor 165/PDT.G/2013/PN.SLMN. Jenis Penelitian menggunakan normatif empiris dengan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dari narasumber dan responden di lapangan melalui wawancara dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak di bawah umur dalam perikatan jual beli hak atas tanah adalah sebagai subjek hukum yang tidak cakap. Oleh karena itu, orang tua bertindak berdasarkan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam perkembangannya, hakim menilai bahwa saat ini perlu ada penetapan pengadilan dalam hal peralihan hak yang dimiliki anak dibawah umur sebagaimana disyaratkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Pada perkara dalam penelitian ini perwakilan tersebut dilakukan berdasarkan surat pernyataan dibawah tangan. Hal ini mengakibatkan kendala dalam proses balik nama atau pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Pihak penjual tidak dapat memenuhi dokumen tersebut, bahkan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya. Oleh karena itu, melalui putusan inilah Hakim memberikan solusi hukum agar proses administrasi berupa pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut dapat dipenuhi yakni dengan cara menyatakan sah jual beli antara para pihak. Hal tersebut dikabulkan oleh hakim karena berdasar pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi syarat materil dan formil maupun syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diperlukan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan mengenai prosedur yang jelas dalam hal akan dilakukannya peralihan hak atas tanah terutama terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh anak di bawah umur karena banyak praktisi hukum dan masyarakat yang belum mengerti.

This research intends to investigate the domestic standing of under-aged children in contracts granting rights to sell and purchase land and also the valid reasoning behind Decision Number 165/PDT.G/2013/PN.SLMN granting certain persons to sell and purchase land. This type of research uses the empirical normative with secondary data acquired from primary, secondary, and tertiary sources. Secondary data was acquired from library research using documentation methods, and also through the act of compiling data in the form of study documents. Primary data was directly acquired through verbal communication with a wide range of collaborators and respondents, facilitated through interviews using an interview guide as a data-collecting tool. Data besides the above-mentioned will be analyzed using qualitative methods.The result of the research shows that the position and rights of under-aged children in buying and selling land is rarely discussed in the field of law. Because of this, representation is needed by someone willing to face the effects of law undergone by under-aged children. Therefore, parents should act upon authority of parents to represent their children as regulated on section47 of article 1 and 2 marriage regulations. This has led to difficulties in the process of registration of behind the name or rights displacement over estate at land registry office. The seller cannot fulfill such a document, even its presence is no longer known. Therefore, through this verdict the judge gives legal solutions so that the process of the administration form of registration of estate displacement rights can be fulfilled by stating a legitimate of buying and selling between the parties.It is granted by the judge because based on regulated on section 47 of article 1 and 2 marriage regulations, it has fulfilled material and formal and legitimate agreement requirements as regulated on section 1320 KUHPerdata. Based on those findings, it is necessary that office must conduct a legal counseling to the public abouta clear procedures in the case of estate rights displacement, especially for minors since many legal practitioners and people do not understand.

Kata Kunci : jual beli, anak di bawah umur, putusan pengadilan / Agreement Binding for Sale and Purchase, Under-aged Children, Court decisions.