ANALISIS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

MUHAMMAD KHOTIM, Dr. Yulia A. Widyaningsih, M.B.A.

2015 | Tesis | S2 Kajian Pariwisata

Di era otonomi daerah peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong kemajuan daerah di berbagai sektok tidak terkecuali pariwisata. Pemerintah daerah merupakan salah satu stakeholders yang punya peran strategis menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata. Maju mundurnya pembangunan pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itu, penelitian ini ingin melihat kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan sebagai penyelenggara dan pengelola kepariwisataan daerah. Selain kinerja, penelitian ini juga ingin menemukan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling dengan memilih orang-orang yang dianggap penting dalam pengambil kebijakan. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsep mulai dari tugas pokok dan fungsi pada level organisasi dan struktur organisasi sangat rinci. Kemudian di dalam rencana strategis, misi, visi, tujuan, dan sasaran dirumuskan dengan sangat detail. Hal ini menujukkan perencanaan dinas kebudayaan dan pariwisasta sangat meyakinkan, tetapi dilihat pada level program dan implementasi secara seksama di lapangan tidak sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Ada ketidak singkronan antara tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan implementasi program. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor seperti, anggaran dinas kebudayaan dan pariwisata yang sangat terbatas. Anggaran selama ini hanya mengandalkan APBD, padahal APBD sangat minim dan lebih banyak diprioritaskan pada sektor lain seperti perdagangan. Selain itu, pemerintah daerah tidak menunjukkan komitmennya dengan tidak memberikan prioritas di bidang pariwisata. Walaupun jumlah pengunjung dan pendapatan asli daerah memenuhi target, tetapi dilihat secara keseluruhan terjadi ketidak merataan. Program-program yang dijalankan tidak seluruhnya dapat menyentuh elemen-elemen pariwisata. Banyak program diprioritaskan pada program yang kurang subtansial sesuai dengan tujuan, malah lebih banyak sama dengan program-program sebelumnya. Di tengah persaingan industri pariwisata yang semakin ketat dengan daerah lainnya kondisi seperti ini tentu tidak menguntungkan. Selain itu, input pegawai juga kurang maksimal, karena dari keseluruhan pegawai hanya 40 persen mempunyai kemampuan teknis, sedangkan 60 persen mempunyai kemampuan umum. Hal ini berdampak pada perencanaan progam, kebijakan, dan implementasinya yang jauh dari visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Decentralization of local government's is crucial in encouraging regional progress not only in the industrial sector but also the tourism sector. Local government is one of the stakeholders that have a strategic role to determine the direction and goals of tourism development. So reciprocation of tourism development, including the responsibility of the local government. For this study wanted to see the performance of the department of culture and tourism Lamongan district as an organizer and management of regional tourism. This research also wanted to see what factors affect the performance of the department of culture and tourism Lamongan. This research uses descriptive method qualitative approach in order to get a clear picture of the performance of the Department of culture and tourism Lamongan district. Selection of informants using purposive sampling method to select those that are considered important in the policy makers, while collecting data using the method of documentation, interviews, and observations. The results showed that conceptually ranging from basic tasks and functions at the level of the organization and structure of the organization is very detailed. Later in the strategic plan, mission, vision, goals, and objectives formulated with great detail. This shows the planning department of culture and pariwisasta very convincing, but the views at the program level and the implementation closely in the field is not in accordance with the objectives that have been defined. There is a lack singkronan between the objectives set by the implementation of the program. It can not be separated from several factors, such as culture and tourism department budgets are very limited. Budget had only relied on the budget, whereas the budget was minimal and more diprioritasskan in other sectors such as industry trade. In addition, local governments do not show commitment by not giving priority in the field of tourism. Although the number of visitors to meet the target as well as local revenues from tourism also meet but viewed as a whole occurred inequity. The programs are not entirely able to touch the elements of tourism. More programs higher priority on the programs that are less substantial, and tend to be similar to the previous programs. In the middle of the tourism industry competition becomes more intense with other areas such as the condition is certainly not profitable. In addition, the input of employees is also less than the maximum because of the overall employees only 40 percent have the technical ability, while 60 percent have a general ability. This has an impact on program planning, policy, and its implementation is far from the vision, mission, goals, and objectives.

Kata Kunci : otonomi daerah, industri pariwisata, kinerja, pemerintah daerah,