Dinamika Otonomi Perguruan Tinggi; Studi Kasus Penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada dari Masa ke Masa

ERI SOFIATRY, Prof. Achmad Djunaedi, MUP, Ph.D; Prof. Nizam, M.Sc.Ph.D

2015 | Tesis | S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

Universitas Gadjah Mada is the oldest university in Indonesia established by Indonesian. This considered the first liberal art higher education institution has been serving the higher education in the country for almost 66 years. During this period its status has been changing for 4 times started with PTN (government agent) to PT-BHMN (state owned legal entity) to PT BLU (public service unit) and to the recent status as PTN BH (new legal entity). The second and forth status gave the university more autonomy in its governance. This study is aimed to look at the dynamics of Universitas Gadjah Mada as an organization from time to time in the perspective of university autonomy based on its status changes. Therefore, the comparative nuances from time to time can be explained. The study has been being done in the case study methodology as suggested by Yin (2008) and Swanborn (2012). It is a qualitative case study which data are triangulated from content analysis of documents, observation, and key informant interviews. The period system is applied to give the comparative perspectives in the study. It revealed the governance practices in the university from the different period to highlight the nuances in order to see the differences on how it has been being governed from time to time. The results show that the status changes of Universitas Gadjah Mada has been driven the relation sphere between University and government of Republic Indonesia. When it started as PTN, the University-government relations was in the context of what explained by agency theory as principal-agent relationship which gave the university almost no autonomy. In the context of government���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s role in higher education model provided by Neave & Van Vught (1994), UGM was organized in the government control model. When the university attained its legal entity status, it changed the whole situation of university-government relation as well as the governance practice in the institution. With the given autonomy, by some indicators university���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s performance was excelled academically. However, the study revealed that full autonomy has not been implemented in the financial management and human resource management due to the involvement of government in these two aspects. While the autonomy gives the university a power to take control of its development, the study found out that growth and under investment cases pose a threat the future of Gadjah Mada University.

Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah perguruan tinggi tertua di antara perguruan tinggi yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Universitas yang dianggap sebagai perguruan tinggi liberal art pertama ini telah melayani pendidikan tinggi di Indonesia selama hampir 66 tahun. Selama itu, UGM telah mengalami perubahan status kelembagaan selama 4 kali, dimulai dengan PTN, kemudian PT-BHMN, disambung dengan PT BLU, dan status terkahir saat ini yaitu PTN BH. Status yang kedua dan keempat memberikan UGM lebih banyak otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola institusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyingkap dinamika penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada dari masa ke masa dalam perspektif otonomi perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang disarankan oleh Yin (2008) dan Swanborn (2012). Data didapatkan dari analisa dokumen dengan prinsip analisis isi, observasi, dan wawancara. Periodesasi dibuat dengan mengikuti perubahan status untuk memperlihatkan nuansa perbedaan penyelenggaraan UGM dari waktu ke waktu. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perubahan status Universitas Gadjah Mada merubah hubungan antara Universitas dan pemerintah. Ketika berstatus PTN, hubungan tersebut adalah hubungan seperti yang digambarkan oleh agency theory sebagai hubungan prinsipal-agen dimana hampir tidak ada otonomi dalam penyelenggaraan UGM. Dalam konteks model peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang disampaikan oleh Neave & Van Vugh (1994), UGM diselenggarakan dalam model kontrol pemerintah. Ketika UGM memperoleh status entitas legal hukum, hal tersebut merubah baik hubungan antara Universitas dan pemerintah maupun cara tata kelola universitas dijalankan. Penyelenggaraan UGM menjadi lebih otonom yang berimbas kepada peningkatan kinerja penyelenggaraan akademik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan otonomi perguruan tinggi di UGM belum tuntas dalam hal keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Hal itu terjadi dikarenakan oleh anggaran pemerintah yang dialokasikan dalam bentuk line-item budget dan dualisme kewenangan pengelolaan sumber daya manusia antara UGM dan pemerintah. Selain itu, walaupun status otonomi memberikan Universitas kewenangan untuk menjalankan sendiri institusinya, namun kewenangan tersebut belum digunakan sepenuhnya untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam penyelenggaraan akademik.

Kata Kunci : Indonesian Higher Education, Gadjah Mada University,Universitas Gadjah Mada, university-government relations, university autonomy, organizational changes, liberal arts university, growth and under investment