Laporkan Masalah

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Untuk Pembangunan Hunian Tetap Bagi Korban Bencana Lahar Hujan Gunung Api Merapi di Kabupeten Magelang

ARZAN RASHIF R, R.A. Antari Innaka T, S.H., M.Hum.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi Kelompok Pemukim (korban bencana lahar hujan) dalam perjanjian jual beli tanah guna pembangunan hunian tetap, sekaligus mengetahui kedudukan hukum kepemilikan tanah yang telah dibangun oleh korban bencana lahar hujan. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mendalami penerapan peraturan hukum positif dalam praktek. Sebagai penelitian yuridis empiris, penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan yang mencakup bahan-bahan hukum dan juga penelitian lapangan (empiris) untuk memperoleh data. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan teknik Non Random Sampling. Adapun jenis pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tanah yang terjadi sangat tidak melindungi kepentingan hukum Kelompok Pemukim, karena dari proses awal hingga akhir tidak dilakukan dengan aturan dan prosedur yang benar. Si juru kuasa bertindak diluar kuasa yang diberikan oleh Kelompok Pemukim, yang menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan tanah yang telah didirikan bangunan hunian tetap. Kedudukan hukum bangunan menjadi kabur karena peralihan hak milik tidak dapat dilakukan

This legal writing is designed to review legal protection for Residents (victims of Mount Merapi eruptions) in sale of land agreements for construction of permanent residences, and to review legal standing of land possession that have constructed by victims of Mount Merapi eruptions. As the juridical research, this legal writing focuses on application of positive legislation in practice. As the juridical research, this research is empirical based on research libraries covering legal materials as well as field research (empirical) to obtain the data. The sample executed with non random sampling technique. The kind of sample used in this research is purposive sampling. The Results of the research indicate that the implementation of land sale agreements do not give legal protection for residents, as the land sale process happened out of the procedure, at all. The executor did their job not in accordance with the order gave by residents, that caused obscurity of land possession status where the permanent residences located. Legal standing of the residences became obscure because the property rights transfer could not be executed.

Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Pembangunan Hunian Tetap/Land Sale Agreements, Construction of Permanent Residences

  1. S1-2015-316435-abstract.pdf  
  2. S1-2015-316435-bibliography.pdf  
  3. S1-2015-316435-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2015-316435-title.pdf