THE ASEAN FREE TRADE AGREEMENTS (FTAs): COMPLIANCE AND CONTRIBUTION IN LIGHT OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION PROVISIONS AND OBJECTIVES ON THE TRADE IN GOODS

VULKANIA NEYSA ALMANDINE, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Semenjak pendirian World Trade Organization (WTO), organisasi ini telah memainkan peran penting dalam mendorong liberalisasi perdagangan global. Negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); termasuk dalam jumlah anggota negara berkembang yang terus meningkat dalam WTO. Dalam menjalankan pilar ekonomi yang merupakan salah satu lingkup operasinya, ASEAN telah memformulasikan rencana untuk meningkatkan integrasi ekonomi dalam wilayahnya dan meningkatkan perannya dalam perdagangan internasional. Semua anggota ASEAN telah masuk dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan juga telah menandatangani lima free trade agreements (FTAs) dengan enam partner dagang: Australia dan Selandia Baru, India, China, Jepang, dan Korea Selatan. Penelitian hukum ini dirancang untuk menemukan jawaban atas tiga permasalahan utama dalam konteks ASEAN dan FTA internal dan eksternalnya. Pertama, apakah partisipasi dalam FTA sesuai dengan kepentingan blok negara berkembang dan tujuan liberalisasi dagang yang dipegang melalui keanggotaan dalam WTO. Kedua, untuk menentukan sejauh apa perlindungan hukum yang diberikan dibawah FTA dimaksud, dan apakah ada perbedaan perlindungan antara FTA internal dan eksternal. Ketiga, penulis meneliti apakah FTA sesuai dengan ketentuan WTO, baik dari aspek pengaturan perdagangan barang dan formulasinya.. Dalam menganalisa permasalahan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yang berbasis pada literatur dan data. Kesimpulan yang dicapai oleh penulis adalah bahwa FTA merupakan instrumen yang diperlukan bagi negara-negara berkembang, seperti negara-negara anggota ASEAN, mengingat kurang diwakilinya kepentingan negara-negara berkembang dan kurang berkembang secara memadai dalam negosiasi multilateral. Kedua, terdapat perbedaan struktur formulasi FTA internal dan eksternal ASEAN, tapi pada umumnya tingkat dan jenis perlindungan yang diberikan sama. Ketiga, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang mengindikasi adanya ketidaksesuaian dalam formulasi dan pelaporan FTA dalam struktur WTO. Di akhir penelitian ini, penulis mengajukan beberapa rekomendasi terkait penyesuaian FTA dengan ketentuan regional trade arrangements dalam WTO, dan untuk perkembangan di masa depan terkait dengan FTA di bawah naungan WTO dan ASEAN.

Since its inception, the World Trade Organization (WTO) has played a substantial role in furthering global trade liberalization. The growing membership of developing countries in WTO includes the member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). In exercise of its economic pillar, ASEAN has formulated goals which would increase economic integration within the region and plans for increasingly focal role in international trade. The ten members have entered into the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), and they have also entered into five different free trade agreements (FTAs) with six different trading partners; Australia and New Zealand, India, China, Japan and South Korea. This legal research seeks to find answers on three main issues in the context of ASEAN and its internal and external FTAs. Firstly, whether entering into FTAs is truly consistent with the interest of the bloc of largely developing States and the trade-liberalizing objectives they hold through the respective membership of each State. Second, to discern the extent of legal protection afforded under the FTAs, and whether discrepancies exist between the internal and external FTAs. Finally, the author attempts to measure whether the FTAs are compliant with WTO provisions, both in the trade in goods and in the formulation of the FTAs. In analyzing these legal issues, the author employs a normative research based on available literature and data. The conclusion which the author reaches is that FTAs, in representing a regionalism-based approach, in contrast with the generally multilateral approach applied in the WTO, is a double-edged sword. However, judging from the shortcomings of the WTO presently, especially in adequately representing the interest of developing and least-developed states in multilateral negotiations, FTAs are a necessary tool for developing States such as the ASEAN member States. Secondly, ASEAN's internal and external FTAs are structured differently, but they generally share the same type and level of protection. Thirdly, the author identifies several issues which indicate discrepancies in the formulation and reporting of the FTAs. At the end of the thesis, the author submits several recommendations for ASEAN to align its FTAs with its regional trade arrangement-related obligations under the WTO, and for future developments related to FTAs to be made under the ambit of WTO and ASEAN.

Kata Kunci : ASEAN, FTAs, Free Trade Agreements, ATIGA, WTO, Enabling Clause, Perdagangan Internasional