Kooptasi Pebisnis dalam Upaya Adaptasi Partai Komunis Cina

FIDYA SHABRINA, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, MA(IR)

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Kooptasi terhadap pebisnis adalah suatu fenomena yang menarik dalam institusionaliasi Partai Komunis Cina (PKC). Keterlibatan sekelompok orang kaya dalam struktur partai bukan hanya menyalahi pondasi egaliteranisme partai, melainkan juga secara keras dilarang sejak Insiden Tiananmen 1989. Meskipun demikian, situasi sosial dan ekonomi Cina kontemporer mendorong signifikansi pebisnis sebagai basis sosial masyarakat sipil. Mereka adalah pemilik modal sekaligus pemegang status sosial yang pentig di tengah masyarakat Cina. PKC menyadari hal ini dan kemudian berupaya untuk melibatkan pebisnis dalam proses politik melalui kooptasi. PKC mengimplementasikan kooptasi untuk melibatkan pebisnis dalam proses politik. Kooptasi mulai diterapkan sejak Kongres Partai Nasional ke-16 tahun 2002, di masa pemerintahan Jiang Zemin. Dengan semakin kompleksnya situasi ekonomi dan politik Cina, ideologi saja tidak cukup untuk menjaga dominasi kekuasaan PKC. Dibutuhkan suatu mekanisme terstruktur untuk menjaga keberlangsungan PKC sebagai partai penguasa. Kooptasi merupakan upaya adaptasi PKC untuk menjamin keberlangsungan rezim sekaligus menguatkan legitimasinya. Skripsi ini akan mendiskusikan bagaimana dan mengapa PKC mengkooptasi pebisnis ke dalam partai.

The co-optation of businesspeople is an interesting phenomenon in the Chinese Communist Party's (CCP) institutionalization. Involvement of the rich and wealthy not only contradicts the party's ideology of egalitarianism but is also strictly prohibited due to the Tiananmen incident in 1989. However, because of the massive development of Chinese social and economical landscape, businesspeople emerge as an important social base of civil society. They possess abundant economical resource and hold an important role in the Chinese society as capital owner. The CCP is aware of this situation and therefore attempt to involve businesspeople in political process through co-optation. The CCP implements co-optation to involve businesspeople in political process. The co-optation was recognized since the 16th National Party Congress in 2002, during the Jiang Zemin administration. As China's economic and political setting become more complex, ideology alone is not enough to sustain the CCP's power. A new structurized mechanism was required to guarantee that it remains as a legitimate ruler. The co-optation is considered as an attempt of the CCP to assure regime's survival as well as to strengthen its legitimacy. The skripsi will discuss how and why the CCP co-opts businesspeople into the party.

Kata Kunci : kooptasi, Partai Komunis Cina (PKC), pebisnis, legitimasi