EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AROMA DEWI PALUPI, Dr. Eko Suwardi, M.Sc., C.M.A

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Pemeriksaan tematik yang dilakukan oleh BPK RI atas Pendapatan Daerah di DIY pada akhir tahun 2011 mengidentifikasi permasalahan pada proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan. Temuan tersebut menyatakan bahwa masih terdapat 88.959 unit kendaraan atau senilai Rp15.791.912.600,00 yang belum melakukan pendaftaran ulang dan adanya tunggakan kasir sebesar 108 unit atau senilai Rp71.460.000,00. Permasalahan ini disebabkankan belum optimalnya proses penagihan yang dilakukan oleh Pemda DIY. Sampai dengan bulan Januari 2015 temuan tersebut dinyatakan belum selesai tindak lanjutnya oleh BPK RI. Proses penagihan PKB sendiri merupakan salah satu tahapan dalam tata cara pemungutan PKB menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 tahun 2014 tentang PKB. Tujuan dalam penelitian ini ada 4 (empat) yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemda DIY, mengetahui pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemda DIY, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pemungutan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DIY, dan mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan pemungutan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DIY. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian adalah para pegawai yang bertugas di DPPKA DIY dan KPPD DIY. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara garis besar pemungutan PKB di DIY telah sesuai dengan ketentuan, hanya saja pencetakan SKPD yang dilakukan oleh KPPD DIY selain belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga belum sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Pembagian tunggakan menjadi dua jenis yang dilakukan oleh Pemda DIY masih belum kuat dasar hukumnya. Penyebutan potensi untuk tunggakan kartu juga berakibat pada perbedaan perlakuan dalam hal penagihan dengan tunggakan kasir. Langkah penagihan yang dilakukan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya sebatas pada pengiriman surat pemberitahuan dan penagihan door to door. Kendala pemungutan dapat dibagi menjadi tiga yaitu kendala dari pemda sendiri, masyarakat dan mitra kerja dalam hal ini Polri. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan variasi layanan, sosialisasi dan double pemeranan pada karyawan yang ada. Kendala dalam penagihan PKB dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor geografis dan faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melibatkan aparat desa seperti dukuh dan lurah untuk melakukan pendataan kondisi kendaraan. Setelah data diperoleh, penagihan dilakukan secara door to door oleh para petugas.

Thematic examination conducted by BPK RI on Regional Income in DIY by the end of 2011 identify the problems in the collection process of vehicle tax (PKB) that were performed. The findings stated that there are 88.959 vehicles valued at Rp15.791.912.600,00 which have not re-register and the cashier arrears amounting to 108 units valued at Rp71.460.000,00. This problem occure because of the billing process which undertaken by the Government of DIY was not optimum. Up to January 2015, this problem was declared unfinished findings follow-up by the BPK. PKB billing process itself is one of the stages in the PKB collection procedure which conducted by Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 tahun 2014 tentang PKB. There were 4 (four) aim of this study, which are to know the implementation of the vehicle tax collection made by the Government of DIY, to know the implementation of the vehicle tax arrears billing process made by the Government of DIY, to identify the factors that become obstacles in the implementation of vehicle tax collection and arrears billing process in DIY, and to identify the efforts that have been made to overcome the obstacles in the implementation of vehicle tax collection and arrears billing process in DIY. This study is a qualitative research with case study approach. Respondents in this study are the employees who served in DPPKA and KPPD DIY. Results from this study stated that as general, the vehicle tax collection in DIY is conformed with the applicable regulations. But there was one problem. The printing of SKPD conducted by KPPD DIY is not in accordance with the regulation, it is also not accordance with the principle of accrual accounting. The split of arrears into two types carried out by the local government of DIY does not have legal basis. The term of the potential for card arrears also result in differential treatment from the cashier arrears. The arrears billing process which done has not in accordance with current regulations, only limited to the notification and door to door billing. The collection obstacles can be divided into three, from the government it self, the community and the business partners in this case the Police. Efforts that being made to overcome those obstacles are to increase the variety of services, socialization and double jobs for existing employees. Obstacles in the arrears billing process can be divided into 2 (two), the geographic factors and community factors. Efforts are being made to overcome these obstacles are to involve the village officials such as village heads, to monitor the condition of the vehicle. Once the data is obtained, the billing is done door to door by officers.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pemungutan pajak, penagihan tunggakan pajak, vehicle tax, tax collection, billing of tax arrears