ANALISIS EKONOMI POLITIK NON-COMPLIANCE INDONESIA TERHADAP FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC)

HIJRAH NASIR, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis alasan atau pertimbangan pemerintah Indonesia belum mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control(FCTC) dari perspektif ekonomi politik antara lain: kepentingan berbagai aktor, keterbatasan kapasitas, pengaruh aksesi terhadap perdagangan tembakau Indonesia, implementasi FCTC oleh negara anggota, dan proyeksi kemungkinan Indonesia untuk comply terhadap regulasi ini. FCTC yang berisi sejumlah instrumen pengendalian tembakau disusun oleh WHO pada tahun 1999. Isu ini menjadi penting karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang belum menjadi negara anggota meskipun sebagai negara kelima terbesar di dunia dalam hal konsumsi rokok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan melalui teknik wawancara ke sejumlah sumber terkait serta data penunjang lainnya dari buku dan dokumen-dokumen publikasi.Penulis menganalisis hal tersebut dengan menggunakan konsep Chayes tentang compliance dan non-compliance negara terhadap suatu perjanjian internasional, antara lain ambiguitas dan keterbatasan kapasitas serta faktor kepentingan, norma, dan efisiensi. Dalam melihat permasalahan ini, kita dapat menjelaskan bahwa kepentingan berbagai pihak yang berbeda menyebabkan pemerintah belum mengaksesi, antara lain terkait dengan perbedaan prioritas antar-kementerian, hadirnya aktor bisnis yang memiliki power kuat untuk mempengaruhi pemerintah, aspek ketenagakerjaan, petani dan aspek sosial budaya. Indonesia di tahun-tahun mendatang kemungkinan akan mengaksesi FCTC dengan pertimbangan bahwa Kementerian Perindustrian menyusun Roadmap Pertembakauan untuk aspek jangka panjang (2015-2020) dimana kesehatan menjadi prioritas lebih dibandingkan aspek penerimaan dan tenaga kerja serta semakin banyaknya pemerintah kabupaten/kota yang menerapkan aturan pengendalian rokok. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan oleh pemerintah terkait dengan aksesi FCTC. Keywords: Framework Convention on Tobacco Control, non-Compliance, aksesi

This research attempts to analyze the reason or consideration of Indonesian government to not ratify Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yet, in political economy analysis comprises interest of many actors, limitations of capacity of state, the influence of ratification towards Indonesian tobacco trade, FCTC implementation among the Parties, and projection of Indonesia's possibility to comply with this regulation. FCTC has a number of instruments in tobacco control which was arranged by World Health Organization since 1999. This research become necessary due to Indonesia as only one a country in Asia which have not ratified yet, whereas Indonesia has been the fifth biggest of tobacco consumer in the world. It is a qualitative research, where data were collected through interview technique to the certain sources, and other supporting data from books and publication document. It has been analyzed using Chayes concept about compliance and non-compliance with international regulatory agreement consist of ambiguity and lack of capacity, interests, norms, and efficiency. In observing this issue, we can clarify that different interests of actors have become major consideration of Indonesian government to not comply with this convention regarding on the differences priority within ministry, the existence of business actors to influence the decision maker, employment, tobacco farmers, and social cultural aspects. In the forthcoming, there is a possibility that Indonesia will ratify FCTC due to Tobacco Roadmap which is arranged by Industrial Ministry of Indonesia in long-term planning assert that health aspect will be the main priority more than state revenues and employment. In addition, there are a lot of regencies and cities in Indonesia which have been implementing tobacco control regulation. This research, eventually, is expected to provide input analysis to the government in accordance with FCTC. Keywords: Convention on Tobacco Control, non-Compliance, ratify

Kata Kunci : Keywords: Convention on Tobacco Control, non-Compliance, ratify