Peranan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Setelah Penerapan Otonommi Luas

VITRIANA SINTA E, Mailinda Eka Yuniza, S.H., L.LM

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran dari pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan setelah penerapan otonomi luas, mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang kesehatan setelah penerapan otonomi luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kedua data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peranan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan setelah otonomi luas pelaksanaannya masih belum maksimal, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Ada 3 menjadi tolak ukur untuk melihat peranan pemerintah kabupaten Gunung Mas dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu, derajat kesehatan masyarakat, indikator kinerja standar pelayanan minimal dan program-program dibidang kesehatan. Dari ketiga tolak ukur tersebut masih banyak yang belum tercapai di sebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan publik antara lain alokasi anggaran, sarana dan prasarana yang tidak memadai, sumber daya manusia yang dalam hal pendistribusiannya tidak merata dan dari segi kuantitas masih kurang, masih kurangnya regulasi yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan serta belum adanya tempat pengaduan bagi masyarakat. Untuk meningkatkan peranan dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan, perlua adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat sehingga pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik, perlu mengantisipasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam proses memberikan pelayanan dengan upaya menggunakan dana yang tepat sasaran, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pendistribusian sumber daya manusia yang merata dan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dengan memberikankesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan bagi sumber daya manusia serta membuat regulasi tentang pelayanan kesehatan serta menyediakan tempat pengaduan. Kata kunci: Peranan Pemerintah Kabupaten, Otonomi luas, Pelayanan kesehatan

This research has purpose to know and to understand the role of Regency Government in providing public service on health sector after the implementation of broad autonomy and the obstacles in the implementation of public service on health field after the implementation of broad autonomy. This research used normative-empirical approach. Data collected were secondary data and primary data. Both data were analyzed descriptively by using qualitative method. From the research finding, it is found that the role of Gunung Mas Regency Government in providing public service on health sector after the implementation of Broad Autonomy is yet maximal as regulated by law. There are 3 (three) standards to analyze the role of Gunung Mas Regency Government in providing health service, namely people health status, minimum service standard performance indicator, and programs on health sector. Those standards have not been achieved yet because of several obstacles. The obstacles in providing public service on health sector are, such as, the budget was not spent as targeted, insufficient infrastructure and supra-structure, the distribution of human resource is uneven, the quality of human resource is lacking, lack of regulations to regulate concerning health service, and there is no facility for public complaint. To improve the role of Gunung Mas Regency Government in providing public service on health sector, there shall be good cooperation between regency government and the people; therefore health service can be well implemented, need to anticipate factors that become obstacles in providing public service by spending budget as targeted, providing infrastructure and supra-structure, distributing human resource evenly, improving human resource quality by providing opportunity to have education/training, making regulations concerning health service, and providing facility for public complaint. Key words: The role of Regency Government, Broad Autonomy, Health Service

Kata Kunci : i: Peranan Pemerintah Kabupaten, Otonomi luas, Pelayanan kesehatan