ANALISIS SISTEM PENAGIHAN PAJAK DAERAH DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN BANTUL

OKTAVIA NURANI, Dra. Sumirah, M.Si., Ak.

2015 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Pajak merupakan salah satu komponen penting yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara, yang pada hakekatnya memaksa dan wajib dibayar oleh masyarakat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar kewajiban pajaknya, yang menimbulkan adanya tunggakan pajak. Oleh karena itu perlu diadakan suatu penagihan pajak untuk mengurangi pajak yang masih menunggak. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana Sistem Penagihan Pajak Daerah di DPPKAD Kabupaten Bantul (2) Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan Sistem Penagihan Pajak Daerah di DPPKAD Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, dan Studi Pustaka. Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang unsur-unsur yang terkait dalam Sistem Penagihan Pajak Daerah meliputi : (1) Pihak-pihak yang terkait, (2) Formulir yang digunakan, (3) Prosedur Kerja yang dijalankan, (4) Bagan Alir Sistem Penagihan Pajak Daerah, (5) Kelebihan dan kekurangan dari Sistem Penagihan Pajak Daerah di DPPKAD Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Penagihan Pajak Daerah di DPPKAD Kabupaten Bantul sudah cukup baik dan sesuai dengan SOP Penagihan Pajak yang ada. Adanya Koordinator Pendapatan Kecamatan (KPK) menjadi suatu kelebihan dalam proses penagihan ke Wajib Pajak. Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu sistem penagihan pajak yang dilakukan hanya sebatas penerbitan Surat Tagihan saja, belum mencapai pada penerbitan Surat Paksa, penyitaan dan pelelangan serta masih terbatasnya SDM. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam penagihan pajak disarankan kepada DPPKAD Kabupaten Bantul untuk memperbaharui SOP Penagihan Pajaknya serta menambah SDM untuk melakukan penyitaan.

Tax is one of the important components that make a significant contribution to state's revenue, which is essentially force and shall be paid by the public without getting any rewards directly. But in reality there are still lots of people who are reluctant to pay his obligation, which raises the arrears of tax. Therefore, there should be a tax collecting to reduce the arrears of tax. This research aims to (1) Find out how the Regional Tax Collecting System in DPPKAD Bantul (2) Find out what are the advantages and disadvantages of Regional Tax Collecting System in DPPKAD Bantul. The method that used in this research is qualitative method. The data that used are primary data and secondary data. While the techniques of collecting data that used were interviews, observation, and literature review. The study provides information about the elements that are involved in the Regional Tax Collecting System includes: (1) The Related parties, (2) The form that used, (3) The performed of working Procedure, (4) The Flowchart of Regional Tax Collecting System , (5) The Advantages and disadvantages of the Regional Tax Collecting System DPPKAD Bantul. The Results of this study can be concluded that the Regional Tax Collecting System in DPPKAD Bantul is already quite good and in accordance with the existing of the SOP of the Tax Collecting. The existence of the District Revenue Coordinator (KPK) such an advantage in the billing process to the taxpayer. However, there is still a shortage that the system of tax collecting is not further than the release of the bill of issuance and has not reached the issuance Forced, foreclosure, auction and also the limited of human resources. To achieved the purpose in tax collecting are advised to DPPKAD Bantul to renew the SOP of Tax Billing and increase the human resources to carry out the foreclosure.

Kata Kunci : System Penagihan Pajak Daerah, The Tax Collecting System