Implementasi Sistem Pelayanan Perizinan Pararel (Studi Kasus Dinas Perizinan Kabupaten Bantul)

DIAN HANDAYANI, Dr.Bevaola Kusumasari

2015 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Di tingkat daerah , upaya memujudkan perizinan terpadu masih banyak menghadapi kendala. Terselenggaranya perizinan usaha yang baik akan menjadi driving force bagi kemajuan ekonomi daerah. Sebagai daerah yang juga sedang membangun, Kabupaten Bantul giat dan gencar mengundang investor untuk datang dan menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha mempermudah birokrasi dan perizinan investasi didaerahnya. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bantul memutuskan untuk membentuk Dinas Perizinan. Sejak 23 Febuari 2009 Dinas perizinan mengeluarkan sebuah produk yang dinamakan dengan produk perizinan pararel. Dengan perizinan pararel maka warga dapat mengurus lebih dari satu produk perizinan baik izin teknis maupun operasional secara bersamaan. Dengan deminkian diharapkan pemohon tidak menghabiskan banyak waktu, sekaligus biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan izin dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam menilai kinerja sistem pelayanan perizinan pararel di Kabupaten Bantul, penelitian ini menggunakan indikator Akses dan Produktiitas. Indikator akses untuk mengetahui bahwa kebijakan yang menyangkut perizinan mudah dijangkau oleh masayarakat. Sedangkan indikator Produktivitas untuk mengetahui kemampuan pemerinintah daerah dalam hal ini Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam menghasilakan keluaran , yakni yang berupa terbitnya izin. sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya adalah : komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitaitif, hasil penelitian ini menunjukan kinerja sistem perizinan pararel di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul belum berjalan cukup baik. Banyaknya izin yang masuk justru mengakibatkan terbitnya izin menjadi menurun. SIM Perizinan di dinas Perizinan Kabuapten Bantul belum mampu menunjukan jenis perizinan yang di urus dengan perizinan pararel atau pun izin tunggal. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya di bidang teknologi informasi. Keterbatasan sumber daya manusia juga terjadi di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dengan hanya mempunyai 36 PNS dan 7 pegawai kontrak. Jumlah yang masih sangat minim jika dilihat dari beban kerja yang ada dan jumlah izin yang dilayani di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Sedangkan dari aspek komunikasi intern maupun ekstern sudah cukup baik . Struktur organisasi yang lumayan ramping juga memudahkan koordinasi sehingga mendukung kinerja organisasi. Berdasarkan analisis- analisis di lapangan dalam kinerja sistem pelayanan perizinan pararel di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, ada faktor yang mendukung dan juga faktor yang menghambat. Faktor pendukung yaitu : Komunikasi yang baik , baik secara intern ataupun ekstern, Sosialisasi yang terus menerus dilakukan, Adanya SOP, Adanya Tupoksi yang jelas, Sarana dan prasarana yang memadai, dan Anggaran yang cukup. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat : Kurangnya Sumber Daya Manusia, Belum adanya SOP perizinan Pararel, dan SIM yang belum memadai.

Various policies have been issued by the government in order to improve public services in Indonesia. Especially in the field of licensing authorities have issued a policy Implementation Services One Stop through the Minister of Home Affairs No. 24 of 2006. To follow up, Bantul Regency form Licensing Agency in 2008. In 2009 official Bantul District Licensing product licensing service called parallel. With this product licensing service is expected to be easier and faster. This study aims to determine the performance of the product licensing parallel implementation and the factors that affect the performance. In assessing the performance of a parallel system of licensing services in Bantul, this study uses indicators access and productivity. As for the factors that affect it's implementation are communication, resources, and bureaucratic structure. By using kualitaitif descriptive approach, the results of this study demonstrate the performance of a parallel licensing system in Bantul District Licensing Agency has not worked well enough. The number of entry permits it resulted in the issuance of licenses to be slower and have not been able to demonstrate a SIM Licensing licensing types in the care of licensing parallel or single license. This is due to limited resources in the field of information technology and human resource limitations of having only 36 civil servants and contract employees 7. From the aspect of communication both internally and externally is good enough. Fairly lean organizational structure also facilitates coordination so as to support the organization's performance. Based on the analyzes in the field in the performance of parallel systems to permit service in Bantul District Licensing Agency, there are factors that support and also the factors that hamper. Supporting factors are: Good communication, socialization are continuously performed, existence of SOPs, Auth existence of a clear, adequate facilities and infrastructure, and sufficient budget. While the inhibiting factors: Lack of Human Resources, yet SOP licensing parallel, and the SIM is not adequate.

Kata Kunci : Pararell licensing, performance, implementation