Relasi Antar Aktor Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Masyarakat dan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dalam Keterkaitannya dengan Fenomena Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta

DHIENDA VIOLA DEWINTHA, Dr. Gabriel Lele

2015 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Sejak maraknya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, banyak pro-kontra yang mewarnai keputusan pemerintah dalam pemberian izin pembangunan hotel. Pembangunan hotel di Kota Yogyakarta tumbuh secara masif tiga tahun belakangan ini, hal yang mendorong pembangunan hotel tersebut adalah kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif pajak. Insentif pajak diberikan kepada investor yang akan membangun di Kota Yogyakarta yaitu berupa pengurangan pajak sebesar 25%. Awal mula diberikannya insentif pajak tersebut untuk meningkatkan iklim pariwisata pasca gempa yang mengguncang DIY tahun 2006 silam. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan hotel secara besar-besaran untuk ke depannya tidak dikaji ulang oleh pemerintah, meskipun pemerintah telah menerbitkan perwal no 77 tahun 2013 tentang Moratorium Pembangunan Hotel. Pada kenyataannya sudah dan masih banyak hotel yang akan berdiri di Kota Yogyakarta sampai tahun 2016 ke depan. Akibatnya muncul gelombang protes yang diprakarsai oleh Warga Berdaya. Warga Berdaya merupakan komunitas yang beranggotakan masyarakat umum, aktivis dan seniman yang berasal dari mana saja yang mempunyai visi untuk membuat Yogyakarta menjadi kota yang ramah dengan penduduknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pola relasi yang terbangun antara pemerintah (dinas perizinan & dinas pariwisata) terhadap masyarakat Kota Yogyakarta & PHRI dalam kaitannya dengan fenomena pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan pemerintah yakni dinas perizinan dan dinas pariwisata ke masyarakat masih bersifat otoritarian, yang cenderung menyebabkan konflik. Pada akhirnya masyarakat hanya pada posisi pasif dan perannya nyaris terpinggirkan. Untuk itu peran dari Warga Berdaya menggerakkan masyarakat yang terambil haknya untuk bangkit dan meminta kembali apa yang seharusnya menjadi hak mereka. PHRI juga berusaha mengingatkan pemerintah kota agar lebih memperhatikan tren kunjungan wisata terhadap pertumbuhan hotel agar tidak menjadi bumerang bagi Kota Yogyakarta.  

Many pros and cons have risen since the massive construction of hotels in the city of Yogyakarta, most of the cons are complaining about the government decision in granting construction permits. That massive construction has grown in the recent three years, one factor that push the growth is tax incentives given by the Yogyakarta city government. Yogyakarta city government gives tax incentive to investors who will build in the city of Yogyakarta in the form of a tax reduction by 25%. This incentive was addressed to boost tourism growth in Yogyakarta city after the earthquake that shook in 2006. One problem is the impact of that massive development for the future is never subject to review by the government, although the government has issued Perwal No. 77 year 2013 about Moratorium Pembangunan Hotel. But, this Perwal is not effective since many hotels have been built and still dozen will be built in the city of Yogyakarta until 2016. Many impact of that massive growth resulted protests which some was initiated by Warga Berdaya. Warga Berdaya is a community whose members are public, activists and artists who come from anywhere which has a vision of the city of Yogyakarta to become a city friendly-population. The aim of this study is to determine the pattern of relationships that have developed between the government (Dinas Perizinan dan Dinas Pariwisata) against the people of Yogyakarta and PHRI in relation to the phenomenon of the construction of hotels in the city of Yogyakarta. The results showed that the pattern of relations that government licensing agencies and the tourism department to the public still authoritarian, which is tends to cause conflict. In the end, the public is only in a passive position and their role is almost marginalized. The role of Warga Berdaya is to mobilize communities to rise up and reclaim what rightfully belongs to them. PHRI also try to remind the city government to pay more attention to the growth trend of tourists visiting the hotel in order to avoid unwanted effects and impacts of such massive hotel growth for the city of Yogyakarta.

Kata Kunci : pembangunan hotel, relasi, pemerintah, warga berdaya