Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelayanan Publik (Studi Penyelenggaraan KRL Jabodetabek)

ABI SARWANTO, Abdul Gaffar Karim, S.IP., MA

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Kesadaran masyarakat akan kebutuhan transportasi publik yang aman, nyaman, cepat dan handal, semakin meningkat. Diperlukan respon yang cepat dari negara untuk menjawab tuntutan tersebut. Sayangnya, saat ini negara masih berkutat dan terjebak dengan masalah pembagian kewenangan serta tanggung jawab yang sering tumpang tindih. Alhasil, penyelenggaraan transportasi publik belum bisa diselenggarakan secara maksimal. Transformasi bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah terjadi pada saat reformasi, ternyata belum membawa dampak yang signifikan. Perkembangan dan tuntuan zaman yang semakin dinamis justru menambah kompleksitas permasalahan pada saat ini, namun belum dapat dijawab dengan sekedar bertransformasi. Tidak heran, saat ini terjadi dilema antara negara dan juga badan penyelenggara transportasi publik karena menumpuknya masalah disaat masyarakat semakin membutuhkan. Tumpang tindihnya kewenangan dan saling lempar tanggung jawab merupakan wujud dilema yang diperlihatkan oleh negara. Keraguan negara dalam menentukan arah kebijakan pendukung sistem transportasi publik sudah ditunjukan pasca reformasi berjalan. Hal ini jelas berakibat kepada inkonsistensi kualitas pelayanan publik, yang menyebabkan masyarakat menjadi korbannya. Pada akhirnya, konsepsi governance menjadi obat penawar atas kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi publik. Sambil merajut ulang hubungan antar aktor, negara berusaha meletakan kembali peranan dan tanggung jawabnya. Walaupun penerapan konsep governance dan turunannya dibayang-bayangi kehawatiran akan pergeseran dan reduksi fungsi negara, namun negara harus tetap bertanggung jawab memastikan pelayanan transportasi publik berjalan sesuai dengan konstitusi dan juga menjaga kualitasnya. Penelitian ini kemudian ditujukan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap pelayanan publik dengan mempelajari konsepsi governance. Melalui contoh penyelenggaraan KRL Jabodetabek, penelitian ini diperlukan untuk dapat melihat permasalahan serupa yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi publik di Indonesia dengan menggunakan metode studi pustaka sebagai penggambaran atas kondisi yang ada.

A secure, convenient, fast and reliable public transportation is the inevitable part of the society nowadays. The state is responsible to provide immediate response to the demand, yet the government still struggles with the problem of the authority and responsibilities which are often overlap. Consequently, the lack of capability in public transportation management is inexorable. Overlaping authorities and throwing responsibilites among the related department is a manifestation of the dilemma shown by the government. This clearly led to inconsistencies of the quality of public services, causing the society to become the victims. This study aims to find out the form of state responsibility towards public service through the conception of governance. This concept redefines the relation between the state, private sectors and society as the stakeholders of the public transport management. The concept does reduce the function of the state, yet the main purpose of the state to provide a decent public services is undeniable.The management of Commuter Line Jabodetabek as the exemplary case is observed through literature study to portray the reality of the public transport management in Indonesia.

Kata Kunci : Transportasi Publik, Transformasi, Dilema, Governance