STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN 2013 (Studi Kasus : Badan Usaha Milik Desa Karangrejek Kabupaten Gunungkidul)

NAWANG MEGA ARUM, Nur Azizah, SIP, M.Sc

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Desentralisasi pada level desa memiliki kewenangan baik dalam aspek politik, ekonomi serta sosial budaya. Salah satu produk dari desentralisasi pada level desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang membawa semangat sebagai ruang pemberdayaan masyarakat dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Salah satu desa yang menunjukkan effort pemberdayaan masyarakat dalam BUMDes yakni BUMDes Karangrejek yang dibentuk atas inisiasi masyarakat dan pemerintah Desa Karangrejek pasca implementasi peraturan perundangan tentang pembentukan BUMDes. Sebagai badan yang menekankan nilai ekonomi dan sosial, BUMDes Karangrejek telah meraih beberapa capaian seperti, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan seperti air serta modal usaha dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Penelitian kemudian ini difokuskan pada bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Karangrejek pasca sampai tahun 2013. Sebagai implikasi dari paradigma pembangunan yang berbasiskan masyarakat maka dalam menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat dielaborasi dengan lima aspek penekanan sebagaimana menurut David C. Korten, yakni masyarakat sebagai prakarsa pengambil keputusan, social learning antara birokrasi dengan komunitas, mobilisasi sumberdaya, toleransi atau adaptasi terhadap variasi lokal serta networking. Untuk menunjang dalam perolehan data, maka penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan unit analisis pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat Desa Karangrejek. Sampai tahun 2013 pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Karangrejek merupakan Implikasi dari paradigma pembangunan masyarakat sudah cukup baik dan berhasil. Strategi BUMDes Karangrejek yang meletakkan masyarakat dalam seluruh proses pemberdayaan, yakni Perencanaan penyusunan keputusan (Raperdes) atau pembuatan program pembangunan Tahap implementasi diindikasi dengan partisipasi masyarakat mengisi program unit usaha, evaluasi maupun pengawasan dalam evaluasi laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini masyarakat bukan lah aktor tunggal, melainkan terdapat pemerintah desa sebagai fasilitator, pengurus BUMDes sebagai pemberi pelayanan, serta masyarakat sebagai subyek dan obyek pemberdayaan. Sampai saat ini ketiganya berupaya untuk berkolaborasi dalam mengawal setiap proses pemberdayaan, baik perencanaan implementasi (eksekusi) program, evaluasi maupun pengawasan. Strategi lain juga ditekankan pada preferensi agenda, yakni pembentukan jaringan secara vertikal; strategi melalui respon terhadap heterogenitas masalah dengan pelayanan unit usaha BUMDes, serta strategi melalui mobilisasi sumberdaya berupa modal finansial, kuantitas sumberdaya manusia, sumberdaya alam, kapasitas sumberdaya manusia, komitmen pemerintah desa,serta tingginya partisipasi masyarakat. Namun secara keseluruhan masih terdapat kendala seperti masih adanya kredit macet, serta minimnya kuantitas sumberdaya manusia.

Decentralization of village level has the authority both in the aspects of politics, economy as well as socio-cultural. One of the products of decentralization at the level of the village is the village-owned enterprise (BUMDes) that brings the spirit of community empowerment as a space with a paradigm of development that is centered on the people. One of the village community empowerment effort shows in the BUMDes i.e. BUMDes Karangrejek formed upon initiation of the community and the Government of the village of Karangrejek after the implementation of the legislation on the establishment of BUMDes. As the agency that emphasizes economic and social value, BUMDes Karangrejek have grabbed some of the product such as, the society was able to meet the needs such as water as well as venture capital and increase the income of the original village (PADes). This research was focused on how community empowerment strategy through BUMDes Karangrejek in post until 2013. As the implications of a community-based development paradigm hence in analyzing community empowerment strategies with five aspects as emphasis, according to David c. Korten, the Community initiative as decision makers, social learning among the bureaucracy with the community, mobilization of resources, tolerance or adaptation to local variations as well as networking. To obtain data, then this study using the method of case studies with the unit of analysis the Government village, BUMDes, sysops and community Karangrejek. Until 2013 community empowerment through BUMDes Karangrejek is the implication of the paradigm of community development is already pretty good and successful. BUMDes Karangrejek strategy that puts communities in the whole process of empowerment, which is Planning the preparation of decision (Raperdes) or the making of programme implementation stage flanked with community participation program fills the business unit, the evaluation and oversight in the report of the evaluation of accountability. In this case the community is not the single actor, but there is a village government as a facilitator, caretaker of the BUMDes as the giver of the Ministry, as well as the public as subject and object of empowerment. Until this time the trio attempt to collaborate in controlling each process empowerment, good planning and implementation (execution) program, evaluation and supervision. Other strategies also emphasized on the agenda, namely the establishment of preference networks vertically; strategy through the response to the problem of heterogeneity with the Ministry business units BUMDes, as well as a resource mobilization strategies through financial capital, human resources, the quantity of natural resources, the capacity of human resources, the Government's commitment, as well as the high participation of village communities. But overall there are still constraints such as still having bad credit, as well as the minimum quantity of human resources.

Kata Kunci : Pembangunan Berbasis Masyarakat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)