PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A/1975 TENTANG LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK BAGI WNI NON PRIBUMI DI KABUPATEN SLEMAN

LINDA ARTHAPUTRI KURNIADEWI, Prof.DR.H. Sudjito, S.H., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 tentang Larangan Kepemilikan Tanah Hak Milik Bagi WNI Nonpribumi di Kabupaten Sleman, hal-hal yang melatarbelakangi larangan pemilikan hak milik atas tanah bagi WNI nonpribumi di Kabupaten Sleman, dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul akibat dari larangan hak milik bagi wni nonpribumi di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan seleksi data, pengelompokan data, pensistematisan data, penghubungan data dengan norma dan asas sehingga diperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 Tentang Larangan Kepemilikan Tanah Hak Milik Bagi WNI Nonpribumi di Kabupaten Sleman Sudah berlangsung efektif di Kabupaten Sleman, 2. Latar belakang larangan pemilikan hak milik atas tanah bagi WNI nonpribumi di Kabupaten Sleman dikarenakan sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta, 3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul akibat dari larangan hak milik bagi WNI nonpribumi di Kabupaten Sleman adalah: Dalam perjanjian pinjam nama sebagai alat untuk menyimpangi ketentuan larangan hak milik bagi WNI nonpribumi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman hanya akan melihat nama yang tertulis di sertipikat dan nama yang ada di buku tanah. Kata kunci: surat edaran, kepemilikan tanah, nonpribumi.

The purpose of this research is to find out the implementation of the DIY governor land ownership PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 on the prohibition of land ownership for non-native Indonesia citizens (WNI) in the Sleman Regancy, the background of the prohibition of the land ownership for non-native Indonesia citizens (WNI) in Sleman Regancy, and to find out the solution to the problems that occur due to the prohibition of the right of land ownership for non-native Indonesia citizens (WNI) in the Sleman Regancy. This is a descriptive research. The method used in collecting primary data is field research which is done by conducting interviews, whereas library research is used in collecting secondary data. The result of the research is then qualitatively analyzed by selecting the data, grouping them, systemizing them, then connecting the data with the norms and principles so that a clear picture connected to the research problem is found. The result of the research shows that: 1. The implementation of the circular letter of Governor DIY and PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 on the prohibition of the land ownership for non-native Indonesia citizens (WNI) in Sleman Regancy has been carried out effectively in the Sleman Regancy, 2. The background of the prohibition of the land ownership for non-native Indonesia citizens (WNI) in Sleman Regancy due to the history of the establishment of Daerah Istimewa Yogyakarta, 3. The solution for the problems that occur due to the prohibition of the land ownership for non-native Indonesia citizens (WNI) in Sleman Regancy are: The Sleman Regancy Land Office will only consider the name(s) written on the certivicate and the name(s) in the land book in a nominee agreement as a means to deviate the prohibition of the right of land ownership for non-native Indonesia citizens (WNI). Key word: circular letter, land ownership, non-native Indonesian

Kata Kunci : surat edaran, kepemilikan tanah, nonpribumi