KONFIGURASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAH KOTA TERNATE PASCA PEMILIHAN UMUM WALIKOTAKOTA TERNATE TAHUN 2010(Studi : Upaya Birokrat dalam mempertahankan dan mendapatkan jabatan diLingkungan Pemerintahan Kota Ternate)

Taufan Akbar, Nur Azizah, M.Sc

2012 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Sistem Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung yang diberlakukan semenjak tahun 2004 masih menyisakan banyak problem. Salah satu problem yang paling sering muncul dalam pelaksanaan pilkada langsung selama ini adalah masalah mengenai praktek politisasi birokrasi. Selain politisasi birokrasi yang marak terjadi pada saat momentum pilkada, salah satu masalah yang juga sering hadir pasca pilkada langsung ialah “budaya rolling” jabatan aparat birokrasi. Banyak pihak yang menilai bahwa roling yang terjadi pasca pilkada merupakan suatu tindakan yang sarat akan nuansa politis. Kota Ternate pertama kali melaksanakan pilkada secara langsung pada tahun 2005 dan untuk kedua kalinya baru selesai dilaksanakan pada tahun 2010 kemarin. Setelah Pilkada langsung selesai digelar, “budaya roling” jabatan kembali diperlihatkan oleh kepala daerah terpilih, hampir sebagian besar jabatan struktural eselon II di isi oleh wajah-wajah baru. Dengan menggunakan sudut pandang birokrat sebagai aktor yang mengalami rolling, maka sudah tentu terdapat upaya dari birokrat, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pimpinan dalam mengambil keputusan atas rolling yang dilakukan. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya birokrat dalam mempertahankan atau memperoleh jabatan setelah pemilukada Kota Ternate Tahun 2010? Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pola pendekatan ataupun upaya dari birokrat yang ada di Kota Ternate agar dapat mempertahankan atau memperoleh jabatan baru pasca pilkada dilangsungkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data-data diperoleh melalui sumber data primer (wawancara mendalam) dan sumber data sekunder (dokumen-dokumen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ketidak hadiran sosok incumbent dalam pilkada Kota Ternate tahun 2010, sedikit mengurangi dampak dari politisasi birokrasi di Kota Ternate. Yang kemudian terlihat adalah bagaimana para birokrat dengan modal yang dimilikinya kemudian berupaya untuk membangun relasi dengan calon kepala daerah, sehingga kemudian mereka secara tidak langsung dapat mepengaruhi pertimbangan-pertimbangan kepala daerah dalam kebijakan rolling yang dilakukaknnya. Adapun bentuk upaya yang dilakukan birokrat Kota Ternate melalui dua macam pendekatan yaitu pendekatan berbasis merit system & pendekatan berbasis spoil system. Bentuk pendekatan berbasis merit system dilakukan dengan cara mengapresiasikan dan menunjukkan kinerja dari mereka, dengan harapan hal tersebut menjadi pertimbangan dari kepala daerah agar mereka tetap dipertahankan dalam jabatannya ataupun memperoleh jabatan baru, sementara itu pendekatan berbasis spoil system dilakukan dengan cara mengeksploitasi sisi kedekatan mereka dengan kepala daerah, lebih jauh lagi birokrat Kota Ternate juga dengan sengaja membangun afiliasi politik dengan para calon kepala daerah.

The Regional Head Election System (regional election) has been directly implemented since 2004 which nowadays still leaves many problems. Mostly the issues in the implementation is regarding practices of bureaucratic politicization. In addition to rampant politicization of the bureaucracy which occurred in momentum of the election, an issue often occurred immediately after the election is a \"culture of rolling\" of the bureaucrats position. Many people consider such rolling of post-election is an act of full of political nuances. Ternate city has been time carry out the first direct elections in 2005 and the second has lasted completely in 2010. Upon completion of the regional election which directly held, such \"cultural rolling\" of back to office is shown by the head of selected areas, which is mostly second echelon structural position filled by new faces. By using the point of view of bureaucrat as an actor who experience the rolling, then, it assumption on some efforts of them, therefore, the leader can influence policy decisions made on rolling. Therefore, the problem formulation of the study is how far the bureaucrats' efforts to both maintain and gain position after the election of Ternate in 2010. This study aims to determine the pattern of approach or attempt of bureaucrats on Ternate city to retain or acquire a new position after the election. This research uses case study research through qualitative methods approach. The data was obtained through primary source (in-depth interviews) and secondary sources (documents). The study results indicate that, in absence of incumbent figure toward election 2010 of Ternate, it slightly reduce the impact on politicization of the bureaucracy in the city. It is then shown that bureaucrats with their capital have attempted to build relationships with prospective head region, therefore, they indirectly can influence the chief considerations in the policy areas to conduct such rolling. Some efforts made by the bureaucrats through two different approaches were merit system & spoil system approach. Some merit system form approaches which taken are, by appreciating and demonstrating their performance and aiming such action will be considered and therefore the regional heads will be maintained in their office or to obtain an new better-office , while the spoil system approach is done by exploiting their proximity to the head of region, furthermore, the bureaucratic of ternate city also deliberately build a political affiliation with the prospective head region.

Kata Kunci : Birokrasi, Politik Birokrat