Penilaian aset publik bendung dan irigasi studi kasus pada bendung Nambo dan irigasinya di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, 2009

ISNUROSO, Dedy, Muhammad Edhie Purnawan, M.A.,Ph.D

2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

juga barang milik negara/daerah yang mengambil sampel pada bendung dan irigasi yaitu pada Bendung Nambo dan irigasinya atau disebut juga Daerah lrigasi (D.l.) Nambo yang terletak di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Bendung dan irigasi tergolong dalam properti berkarakter khusus (specialized property) dimana karakteristik dari aset tersebut adalah bahwa tidak terdapat pasar atau mekanisme supply and demand yang memperjualbelikan aset tersebut, sehingga nilai wajar yang dihasilkan adalah bukan nilai pasar melainkan nilai dalam penggunaan (value in use). Bagi banyak pemerintah daerah, penilaian aset sektor publik masih banyak menemui kendala sehingga aset tersebut pada laporan keuangan pemerintah daerah belum dinilai pada nilai wajarnya. Kendala tersebut terkait mulai dari kebijakan akuntansi yaitu mengenai penyusutan aset tetap yang belum dilaksanakan hingga keterbatasan kuantitas sumberdaya manusia maupun belum optimalnya kualitas keilmuan dalam bidang penilaian dan juga ketersediaan anggaran dalam melaksanakan penilaian aset sektor publik. Objek yang diteliti berupa aset sektor publik berupa bendung dan irigasi yang tergolong properti berkarakter khusus. Data yang digunakan dalam melaksanakan penilaian bangunan bendung dan irigasi adaJah berupa gambar pelaksanaan (As Built Drawing) pekerjaan renovasi bendung dan irigasi Nambo, sehingga perJu dilakukan penyesuaian dengan keadaan lapangan melalui bantuan teknis dari instansi terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU). Metode penyusutan yang digunakan untuk mendapatkan penyusutan fisik bangunan bendung adalah metode garis lurus. Data yang digunakan untuk melakukan penilaian tanah, menggunakan data transaksi tanah persawahan dan perumahan. Pendekatan yang digunakan untuk menilai tanah adalah pendekatan data pasar dengan metode perbandingan data pasar. Kemudian nilai bangunan bendung dan irigasi digabungkan untuk mendapatkan nilai aset bendung dan irigasi. Basil penelitian memberikan kesimpulan nilai wajar aset Bendung dan lrigasi Nambo per 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp22.197.574.385,28 (Dua Pu/uh Dua Mi/yar Seratus Sembi/an Pu/uh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Pu/uh Empat Ribu Tiga Ratus De/apan Puluh Lima Koma Dua Delapan Rupiah). Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, berdasarkan kesimpulan diatas, yaitu bahwa penilaian aset publik berupa bendung dan irigasi dimungkinkan untuk dilaksanakan dan diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penertiban aset milik daerah yang salah satunya adalah dengan penilaian aset. Kata kunci: nilai wajar, value in use, aset sektor publik, specialized property, depreciated replacement cost, laporan keuangan pemerintah daerah

The purpose of this research is to determine the fair value of public sector assets that is owned under government administration and took the sample at Dam and Irrigation building at Bendung Nambo and its irrigation or also known as Irrigated Area of Nambo which located at Kabupaten Pemalang within Province of Central Java in order to arrange the Local Government Financial Report. Dam and irrigation is categorized as specialized property which have characteristic of market absence or there is no one demanding the asset to be owned, and so the fair value produced is not the market value but it is called as value in use. For many local governments, the valuation of public sector assets facing a lot of constraint, which in tum will result the assets not yet valued at their fair value. The constraint is from the accounting policy which usually stated at the Financial Report that is about depreciation which not yet applied through the limited numbers of personnel to conduct valuation, the understanding of valuation itself and the classical problem of budget availability to conduct valuation of public sector asset. The public sector asset as the research object is dam and irrigation, and this asset is categorized as specialized property. The data used to conduct the dam and irrigation building valuation is in form of as built drawing of the renovation work, which means needs to be adjusted to the whole volume of bui lding through the assistance of Department of Public Works (Dinas PU) Kabupaten Pemalang. The depreciation used to determine the physicaJ deterioration of the dam and irrigation building is straight line method. The data used to value the land is using the paddy field land transaction and housing around the dam and irrigation located. The approach used to value the land is the market data approach with the methods of market data comparison method. The dam and irrigation vaJue is then reconciled with the land value to result the value of dam and irrigation assets. The result of the research is in form of fair vaJue conclusion of the Dam and Irrigation Asset of Nambo as per 31 December 2009 that is value at Rp22. 197.574.385,28 (Twenty Two Billion One Hundred and Ninety Seven Million Five Hundred and Seventy Four Thousand Three Hundred and Eighty Five point Two Eight Rupiahs). The suggestion that can be proposed to the Province Government of Central Java based on this research is that the valuation of public sector asset in form of specialized property in this research is dam and irrigation is feasible to be done in order to achieve good assets management. Keywords: fair value, value in use, public sector asset, specialized property, depreciated replacement cost, local government financial report.

Kata Kunci : Nilai wajar,Value in use,Aset sektor publik,Laporan keuangan pemerintah daerah