Perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan eksekusi hasil lelang PUPN akibat kredit macet hutang kebendaan yang diikat dengan hipotik :: Studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg No. 690K/Pdt/2005

FAJRI, Muhammad Candra Noor, Dwi Haryati, S.H., M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Pene litian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dalam pelaksanaan eksekusi basil lelang PUPN akibat kredit macel hutang kebendaan yang cliikat dengan hipotik terhadap Putusan Mahkamah Agung No.690K/Pclt/2005 Jo. No.30/Pdt/1999/PT.Y Jo. No.46/Pclt.Plw/ 1998/PN.SLMN se1ta bagaimana kenclala-kendala yang clihaclapi dalam pelaksanaan eksekusi hasil lelang PUPN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang clilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, untuk melengkapi clan menunjang data yang cliperoleh dari penelitian kepustakaan juga cl ilakukan pene litian lapangan. Selanjutnya data-data yang eli peroleh akan eli analisis menggunakan metode deskriptif kual itatif dengan memperhatikan fakta -fakta yang ada dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Rl Reg.No.690K/Pdt/2005 sudah berjalan secara efektif. Berdasarkan pembuktian pada sidang Pengadilan Negeri bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai clengan peraturan dan ketemuan yang berlaku, ha l ini sesuai dengan Pasa l 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kelentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan. Namun secara umum dapat diartikan perlindungan hukum tersebut belum maksimal sebab pada prakteknya dalam pelaksanaan eksekusi obj ek lelang, pemenang Ielang mendapatkan perlawanan dari pihak ketiga/pemilik sehingga dip er lu kan adanya penetapan pengadilan terlebih clahulu sampai clengan perkara incracht/berkekuatan hukum tetap yang membutuhkan waktu yang lama sehinga pos isi pemenang lelang sangat dirugikan baik materi il maupun immateriil , karena tidak clapat segera menguasai barang yang telah dibeli. Kenclala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi basi l lelang PUPN tersebut dikarenakan adanya perlawanan dari pemilik barangjaminan. Bentuk perlawanan tersebut yaitu dengan mengajukan gugatan perlawanan ke Pengaclilan Negeri Sleman kemuclian ke Pengadi lan Tinggi Yogyakarta dan terakhir permohonan kasasi Mahkamah Agung, meskipun pada akhimya permohonan tersebut tetap dinyatakan cl itolak, dan pada pelaksanaan eksekusi upaya perlawanan kembali dilakukan dengan cara menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi sehingga upaya pelaksanaan eksekusi sampai dilakukan 2 (dua) kali. Kata Kunci: Perl indungan hukum, pemenang lelang, eksekusi, PUPN.

The purpose of th is study is to determine the legal protection for the auction winner in the implementation of "PUPN" auction execution as a result of a non perfom1ed material debt mortgage toward the Supreme Court decision No. 690K/Pclt/2005 Jo. No.30/Pdt/ 1999/PT.Y Jo. No.46/Pdt.Plw/J 998/PN. SLMN and also to discover the obstacles faced in the "PUPN" auction executions. Research method appli ed in this research is juridical nonnative method, whi ch is conducted by the research literature to obtain secondary data. Field research is also conducted, in order to equip and strengthen up the secondary data. The data that obtained wi ll be analyzed us ing qualitative descriptive methods wi thout ignore the existing facts. The result of this research showed th at the legal protection for th e auction wi nner in Cassation decision of Supreme Court Reg. No.690K/Pdt/2005 has effectively well performed. According to the facts found in the distri ct court, the implementation of the auction was in acco rdance with the existing legal rules and regulations, as stated in Financial Minister Regulation No. 40/PMK.07/2006 about The instruction of auction implementations, the auction conducted in accord ance with existing legal rules and regulations cannot be undone. However, in general the legal protection it self is not maximized because in practice, the auction winners meet resistance from the third patty, the comt order is required prior to the incracht, and it took a long time so that the auction wi nner impaired in material and immateria l, because they are not be able to own the goods that they al ready bid until incracht. The fonn of resistance is fi led suit to Sleman District Court, further to Yogyakatta High Court, and at the last effort, the Supreme Cowt rejected the appeal. The fi rst execution was not succeeding, and it is clone at the second execution. Keyword : Legal Protection, Auction Winner, Execution, PUPN.

Kata Kunci : Perlindungan hukum,Pemenang lelang,Eksekusi,PUPN