Peranan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam penertiban tanah terlantar hak guna usaha

PUTRA, Hendi Sastra, Prof.Dr.Nurhasan Ismail, SH., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian mengenai Peranan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penertiban Tanah Terlantar Hak. Guna Usaha adalah untuk mengetahui peranan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan penertiban tanah terlantar dan juga kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan penertiban tanah terlantar Hak. Guna Usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal-research). Pene]jtian ini termasuk ke dalarn penelitian hukum normative. Data diperoleh dengan cara study pustaka dan penelitian Iapangan. pengumpulan data dengan cara penelitian langsung ke lapangan untuk mencari keterangan dan informasi yang relevan dengan objek penelitian dengan cara wawancara secara langsung dengan mempergunak.an metode tanya jawab. Data primer dan sekunder ak.an dianalisis secara kualitatif dengan mengkategorikan data sesuai ketertarikan pada masing-masing rumusan masalah. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu belum sepenuhnya menjalani perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, hal ini dikarenakan untuk menjalani PP tersebut butuh waktu yang lama sampai bertahun-tahun dari identifikasi sarnpai kepada pencabutan Hak Guna Usaha Dan juga kantor pertanahan kabupaten untuk melakukan indetifikasi tanah terlantar, tidak. merniliki cukup dana dan juga kekurangan Sumber Daya Manusia, Dinas perkebunan Propinsi Bengk:ulu melakukan investigasi dan menilai k:inerja perusahaan perkebunan besar menilai penilaian akan didapat 4 aspek yaitu : 1. Aspek Management 2. Te.khnis Kebun 3. Pengelolaan dan Pemasaran 4. Pengelolaan Lingk:ungan Hasil dari klasifikasi diperoleh 5 klas kebun, dari kelima klas kebun tersebut akan dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu pertama kelompok kebun sehat (klas I, II, dan III), dan kedua kebun terlantar (klas IV dan V). Kata kunci: Hak Guna Usaha, tanah terlantar, investigasi,

This Objective of this research was to study role of Bengkulu Utara government in regulating neglected land with right of cultivation and obstacles of the government in regulating the neglected land.This was legal research, including in normative legal research. Data was obtained with literary study and field study. Data collection was done by direct study in field to look for information relevant to research object using direct interview. Primary and secondary data was analyzed quantitatively by categorizing data according to interest in each problem formulation. Bengkulu Regional office of National Land Agency and Bengkulu Land office have not implemented Government Regulation No.36/1998 on Regulating and Empowering Neglected Land. It was due to implementation of the Government Regulation take long time from identification to withdrawal of Right of Cultivation. In addition District Land Office did not have enough fund and human resource to identify neglected land. Bengkulu Plantation Office has investigated and assessed performance of big plantation enterprises, based on four aspects: 1. Management aspect 2. Plantation technique 3. Management and Marketing 4. Environment Management Result of the classification indicated five plantations classes, which was classified further into healthy plantation group (Class I, fi and III) and neglected plantation group (class IV and V). Keywords: Right of Cultivation~ neglected Ian~ investigation

Kata Kunci : Hak guna usaha,Tanah terlantar,Investigasi