Kajian hukum terhadap jual beli tanah pusako tinggi :: Studi kasus di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang

ROSDIANTI, Alita, Agus Sudaryanto, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai kajian huk:um terhadap jual beli tanah pusako tinggi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya jual beli tanah pusako tinggi, proses pelaksanaan jual beli tanah pusako tinggi, serta kendala-kendala yang timbul dalam proses jual beli tanah pusako tinggi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan upaya mengatasinya Penelitian yang digunakan adalah penelitian huk:um sosiologis (socio-legal research) atau nondoctrina/. Penelitian ini merupakan kegiatan pencarian data empiris, dengan menggunakan metode ilmiah, yang menggabungkan secara sistematis antara cara berfikir deduktif dan induktif Jenis penelitian yaitu penelitian efektivitas hukum dengan membandingan antara ideal hukum (das so/len) dengan realitas hukum (das sein). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah teknik studi dokumenter, dengan alat berupa bahanbahan tertulis, sedangkan untuk penelitian lapangan digunakan teknik komunikasi langsung dengan alat berupa pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktrur (unstructured interview) dengan jenis wawancara berfokus (focused interview). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, bahwa alasan-alasan jual beli tanah pusako tinggi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang adalah untuk membayar hutang kaum yang dibuat secara bersama-sama, kebutuhan ekonorni, membiayai anak kemenakan (anggota kaum) menikah, untuk biaya pendidik:an anggota kaum, faktor punah, untuk ongkos naik haji, untuk kepentingan urnum dan penyimpangan terhadap tanah ganggam bauntuak. Proses jual beli tanah pusako tinggi tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jual beli dihadapan PPAT dan dilakukan secara di bawah tangan. Surat Persetujuan Kaum merupakan syarat mutlak dalam jual beli tanah pusako tinggi. Kendala-kendala yang ditemukan dalam jual beli terse but adalah sulit untuk mendapatkan surat persetujuan kaum, adanya gugatan dari anggota katim dan pemblokiran sertipikat oleh anggota kaum pada Kantor Pertanahan. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan musyawarah dan mufakat yang dilakukan melalau tiga tingkat lembaga yaitu tingkat lembaga kaum, tingkat lembaga suku, tingkat lembaga nagari (Kerapatan Adat Nagari).

The research on a legal study towards buying and sell.ing of tanah pusalro tinggi in Koto Tangah Subdistrict, Padang City aims at finding out the reasons of buying and selling of tanah pusako tinggi, the implementation process of buying and selling of tanah pusako tinggi, and the obstacles appearing in the process of buyingselling of tanah pusako tinggi in Koto Tangah Subdistrict, Padang City and the efforts to solve them. The research is socio-legal or non-doctrinal ·research. It is an activity of collecting empirical data, using scientific method combining systematically deductive and inductive way of thinking. The type of research is a research of legal effectiveness by comparing the ideal of law (das so/len) and reality of law (das sein). Data collection techniques applied documentary study technique using instruments of written materials, while field research applied the technique of communication using instrument of interview guidance. The interviews applied unstructured interview using the focused interview type. Data were analyzed qualitatively. It can be concluded from the research result that the reasons of buying-selling of tanah pusako tinggi in Koto Tangah Subdistrict. Padang City are for the payment of the kaum's collective debts, economic necessity, marriage of cous in (member of kaum)'s, education cost of member of kaum, factor of the broken matrilineal line, pilgrimage fee, public interests and violation of ganggam bauntuak land. Buying and selling process of tanah pusako tinggi can be achieved through two methods, i.e. buying and selling in front of Land Deed Officials (PPAT) and by hand in glove. Kaum's Approval Letter is a mandatory requirement in buying-selling in tanah pusako tinggi. Obstacles found in the buying-selling are difficulties of obtaining Kaum's Approval Letter, suits from member of kaum and certificate blocking by member of kaum in Land Office. Resolution Efforts are by negotiation and agreement carried through three levels of institution, level of kaum institution, level of tribal institution and level ofnagari institution (Kerapatan Adat Nagari/ KAN).

Kata Kunci : Tanah Pusako Tinggi,Persetujuan kaum,Jual beli,PPAT