Analisis yuridis persengkongkolan penawaran tender berdasarkan Udang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi beberapa putusan komisi pengawasan persaingan usaha

FANANI, Muh. Fandhi, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum persaingan oleh KPPU dalam kasus persekongkolan penawaran tender, untuk mengetahui bahwa penawaran tender yang dilakukan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang bukan merupakan persekongkolan, serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak merasa keberatan terhadap putusan KPPU. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan yaitu wawancara dengan pihak KPPU. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan dijabarkan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pemeriksaan kepada para pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, didasarkan atas inisiatif sendiri (Pasal 40 ayat 1) Undang- Undang No.5 Tahun 1999) maupun atas dasar laporan (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999. dan Majelis Komisi bisa saja salah dalam memutuskan suatu perkara untuk itu bagi pihak yang merasa keberatan terhadap Putusan KPPU, sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (emapat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

This research aimed to know implementation of law competition supported by Commision for the supervision of Business Competition in Bid Rigging cased, and also to know at Dinas Pendaftaran Penduduk and Catatan Sipil Semarang City is neither proved for The Bid Rigging cased, and how to know for finishing that cased, if one others person felt an Objection to decision of KPPU. This juridical normative research was conducted by making study and analysis to secondary data based on the normative law according to the law theory analysis, supported by empirical facts of field research (primary data) by interviewing some KPPU staffs. The data were analyzed descriptively and explained qualitatively. The result of this research pointed that Business Competition for the supervision Commission in conducting the investigation to the businessmen who suspected were made infraction or violation, based on self-initiation (passage 40 verse 1) Acts No 5. 1999, or based on report (Passage 39 verse 1 and 2) Acts No. 5 1999, and the Commission Assembly might by wrong in their judgment of the case to other who feel an objection to the decision of KPPU, based on Passage 44 verse 2 Act No. 5 1999 could make law process by proposing an objection to Court of First Instance 14 (fourteen days) lastly after received the judgment.

Kata Kunci : Analisis yuridis,Persekongkolan penawaran,Monopoli,Persaingan usaha tidak sehat,Juridical Analysis of Bid Offering Conspiracy