Penerapan formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2006

AMRI, Isal, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung ketimpangan fiskal antardesa dan menyusun formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan variabel, yaitu variabel-variabel yang berhubungan dengan karakteristik desa, seperti variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah PBB desa serta variabel jumlah komunitas di desa, yaitu dusun, yang dihasilkan oleh masing-masing desa di Kabupaten Simeulue. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Simeulue, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Sosial dan Syariat Islam, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu formula ADD yang disesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, sedangkan untuk menghitung ketimpangan fiskal antardesa menggunakan Indeks Williamson. Penetapan bobot variabel penentu bobot desa dilakukan dengan pendekatan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang didasarkan atas persepsi subjektif responden yang menghasilkan nilai rata-rata Indeks Williamson terkecil yang menggambarkan semakin meratanya pendistribusian ADD. Hasil penelitian menetapkan pembobotan variabel dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) menghasilkan nilai rata-rata Indeks Williamson terkecil. Formula ADD dibagi dalam dua alternatif di mana untuk alternatif pertama jumlah ADD yang dianggarkan sama dengan jumlah DPG/K, sebelum adanya formula ADD, dana DPG/K dibagi secara merata ke setiap desa sebesar Rp12.000.000,00, setelah adanya formula ADD alternatif pertama maka jumlah alokasi dana terendah yang diterima oleh desa adalah sebesar Rp8.996.657,78 sedangkan formula alternatif kedua menghasilkan dana alokasi terbesar sebesar Rp25.523.989,68. Dengan menggunakan formula alternatif pertama ada 80 desa mengalami penurunan jumlah bantuan yang diterima dan sebanyak 55 desa mengalami kenaikkan jumlah dana yang diterima bila dibandingkan dengan jumlah DPG/K, sedangkan apabila menggunakan formula ADD alternatif kedua maka semua desa mengalami penambahan jumlah dana yang diterima. Hasil dari kedua formula alternatif tersebut memberikan gambaran semakin meratanya pendistribusian ADD dan semakin mengecilnya ketimpangan antardesa. Hal ini dilihat dari nilai Indeks Williamson masing-masing desa yang lebih banyak mendekati angka 0 (nul) apabila dibandingkan dengan jumlah DPG/K, meratanya pendistribusian ADD juga terlihat dengan menurunnya ratarata nilai Indeks Williamson dari 0,7830 menjadi 0,1243. Hasil uji statistik t juga menyatakan fomula ADD sangat signifikan dibanding menggunakan formula DPG/K, pada tingkat derajat kepercayaan 99%, dan (simbol) 1%, maka diperoleh nilai t hitung lebih besar dibanding nilai t tabel, di mana nilai t hitung 49,3307, sedangkan nilai t tabel hanya 2,326.

This research is aimed to count the fiscal imbalance among villages and to form VFA (Village Fund Allocation) by using variables related to characteristics of villages, such as poorness, education, health, location accessibility, quantity of the residents, area, the amount of the village’s PBB and variable of the community’s quantity in the village, refer to dusun, in each village in Simeulue District. Data used in this research is secondary data from Simeulue Central Statistics Board, Provincial Planning and Development Board, Education Office, Health Office, Revenue Office, Social Office, Islamic Sharia Law, Bureau of Governmental Affairs, Bureau of Finance of District Secretariat. Analytical tools used in this research are VFA formula which has conformed with the Letter of Minister of National Affairs No. 140/640/SJ 2005 concerning Village Fund Allocation from District Government toward Village Government. While Williamson Index is used to count the fiscal imbalance among villages. Analytical Hierarchy Process (AHP) method approach is used to determine the village’s value variable based on respondent’s subjective perception which yield the least Williamson Index average conveying the more equally distributed of the VFA. The result stated that variable weighting with Analytical Hierarchy Process (AHP) yields the least average of Williamson Index. VFA formula divided into two alternatives. The first one explains that the budgeted amount of VFA is equal to the amount of DPG/K prior to VFA formula, DPG/K fund is fairly allocated to the villages for IDR 12,000,000 each, after the first alternative of VFA formula, the least allocation received is IDR 8,996,657.78 while the second alternative yields IDR 25,523,989.68 as the highest fund allocated. Using the first alternative, 80 villages suffer from subsidy allocation decrease and 55 villages get subsidy allocation increase compared with the amount of DPG/K. While using the second alternative, all villages get the increase of subsidy received. The result from both alternatives conveys the more equally distributed of VFA and the less fiscal imbalance among villages. This can be inferred from Williamson Index of each village which is closer to 0 (zero) compared with the amount of DGP/K. The more equally distributed of VFA is also inferred from the decreasing Williamson Index average from 0.7830 to 0.1243. The result from t statistic also states that ADD formula is very significant compared with DPG/K formula, in confidence level of 99% and (symbol) 1%, therefore t value is bigger than t table, where t value is 49.3307 while t table is 2.326.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal,Formula Alokasi Dana Desa,Ketimpangan Fiskal, Village Fund Allocation, fiscal imbalance, Simeulue Regency