Sistem rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3)

KREY, Benyamin, Prof.Dr. Miftah Thoha

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) pada awalnya dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak sedikit penandang gelar sarjana dari berbagai disiplin ilmu belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan, terutama di daerah pedesaan yang sangat memerlukan tenaga-tenaga terdidik tersebut agar mampu menggerakkan pembangunan. Berdasarkan kenyataan di atas, direktorat kepemudaan, direktorat jenderal pendidikan luar sekolah dan pemuda, departemen pendidikan nasional merintis program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) dengan maksud agar tenaga-tenaga yang bergelar sarjana (S1 ) dari berbagai disiplin ilmu yang belum bekerja akan tertarik dalam pembangunan di pedesaan dan dapat memberikan kontribusi untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pelaksanaan rekrutmen terhadap sarjana yang akan diterima menjadi anggota Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua sesuai tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 2 Tahun 2001. secara bottom-up yaitu perencanaan program dibuat dari desa / kelurahan diusulkan kepada distrik, distrik ke kabupaten dan dilanjutkan ke provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan rekrutmen namun implementasi rekrutmen sarjana belum maksimal dari harapan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa. Memperhatikan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi sistem rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua dari tahun 2002 – 2004 dan korelasinya terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara langsung sebagai sumber data langsung. Untuk mendapatkan sarjana yang dapat melaksanakan program dengan baik maka rekrutmen dilakukan harus rasional dengan mengutamakan kemampuan dan ketrampilan. Pelaksanaan rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) belum maksimal dari harapan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di desa karena adanya fenomena bahwa proses rekrutmen hanya semacam formalitas untuk mendukung program pemerintah, kemampuan dan kompetensi hasilnya sulit diukur di lapangan karena tidak sesuaia harapan. Dan analisis deskriptif dapat disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) agar dalam melakukan rekrutmen dan seleksi para sarjana perlu dibuatkan suatu kebijakan tentang standarisasi proses rekrutmen dan seleksi sehingga hasilnya sesuai harapan.

Program of SP-3 (Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan) is really back-grounded by a reality that most of bachelors of various scientific disciplines have not been used optimally in development, especially in rural areas, which highly need the educated persons in order to move the development. Based on the reality, the directorate of youth, youth and non school education directorate, national education department, initiated the program of SP-3 in order that the S1 degree persons of various scientific disciplines, who are unemployed, will be interested in the rural development and contribute to accelerate the implementation of development in various fields of life in rural areas. Based on Law No.22 of 1999, a recruitment of bachelors, who will be members of SP-3, was done by the Youth and Sport Department of Papua Province, pursuant to tasks and functions in the Local Papua Province Rule No. 2 of 2001 in bottom-up way, the program is planned from villages proposed to districts, districts to regencies, and regencies to provinces through the Youth and Sport Department, to recruit bachelors, but the implementation of recruitment of bachelors has not been maximum from governmental expectation to empower the rural society. Considering the problems, the objective of study is to understand implementation of SP-3 recruitment system done by the Youth and Sport Department of Papua Province from 2002 to 2004, and its correlation to the rural society empowerment. A research was done using qualitative-descriptive methodology by technique of direct collection of data as field data. To get bachelors who can implement the program well, the recruitment must be done rationally by prioritizing skill and competencies. The recruitment of SP-3 has not been maximum from the governmental expectation to empower the rural society due to phenomena that the process of recruitment is only a formality to support the governmental program, results of competency and ability are difficult to measure directly because these are inconsistent with expectation. And descriptive analysis can be presented to the local government through the Youth and Sport Department which implements SP-3 program, in order that the recruitment and selection of bachelors need to make a policy on standardized processes of recruitment and selection consistent with expectation.

Kata Kunci : Implementasi Sistem Rekrutmen,Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan,Pemberdayaan Masyarakat Desa,implementation of recruitment system of SP-3 and rural society empowerment