Peranan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi pasca Perma No.2 Tahun 2003 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

SUNGARPIN, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian mengenai Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Pasca Perma No 2 Tahun 2003 Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menemukan jawaban atas permasalahan perkara apa saja yang dapat diselesaikan dengan prosedur mediasi di pengadilan, bagaimana pelaksanaan Perma Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kekuatan hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, diperoleh dari penelitian lapangan, dengan menggunakan alat pengumpul data pedoman kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengadakan studi literatur. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dipilihnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan salah satu pengadilan yang menangani perkara paling banyak di Indonesia. Dan sebagai salah satu pengadilan di ibu kota yang menangani banyak menangani sengketa bisnis. Analisis secara kualitatif dilakukan terhadap data yang sudah diseleksi guna penyusunan laporan penelitian yang bersifat deskriptif. Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah pertama, semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui proses mediasi.Kedua, Perma mediasi telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai aturan namun belum ada sengketa yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi. Ketiga, kekuatan hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi dipengadilan adalah berkekuatan hukum karena kesepakatan mediasi ditetapkan sebagai akta perdamaian oleh hakim.

The Research on the court participation on resolve business dispute by mediation afther Perma No 2 /2003 in district court of West Jakarta is normative legal research which aim to find out what dispute can resolve by mediation procedure in the court, implementation Perma Mediation in District Court of West Jakarta, and the power of law dispute resolution by mediation on the court. The data used in this research are primary and secondary data. The primary data were obtained from field study by using interview guideline. The secondary data were obtained from library research through a documentary study. This research were conducted in the district court of West Jakarta. The district court of Jakarta Barat is chosen because there is one of district court in Indonesia have more business dispute than the other court. The collected data were than qualitatively analyzed and presented in a descriptive research report. The result of the research can be drawn a number of conclusion. First, all private dispute can be resolve by mediation process. Second, Perma Mediation have implemented in the District Court of West Jakarta but no one cases can be resolve by mediation process. Third, the agreement of mediation have full of power because the agreement have judgment by the judge.

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis, Sengketa, Perma No2 Th2003, Peran Pengadilan Negeri, The Supreme Court Regulation of Mediation and The Court Participation.