Polycentric Governance dalam Tata Kelola Pariwisata Desa Berkelanjutan: Relasi Antaraktor, Dinamika Kekuasaan, dan Rekonstruksi Model Adaptif dalam Konteks Indonesia

Sakir, Prof. Dr. Agus Pramusinto (Promotor) dan Dr. Bevaola Kusumasari (Ko-promotor)

2026 | Disertasi | S3 Ilmu Administrasi Negara

Tata kelola pariwisata desa berkelanjutan di Indonesia menghadapi fragmentasi kewenangan, ketimpangan kekuasaan, serta kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik pengelolaan. Keberadaan banyak aktor dan pusat pengambilan keputusan belum dengan sendirinya menjamin koordinasi yang efektif dan partisipasi yang substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi dan koordinasi antaraktor serta dinamika kekuasaan dalam tata kelola pariwisata desa, sekaligus merekonstruksi model tata kelola polisentrik yang sesuai dengan konteks sosial dan kelembagaan Indonesia. Penelitian menggunakan desain metode campuran sekuensial eksploratoris melalui studi kasus komparatif pada sepuluh desa wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Fase kualitatif dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan telaah dokumen, dengan analisis dalam kasus, lintas kasus, dan pencocokan pola. Temuan kualitatif menjadi dasar pengembangan instrumen survei terhadap 411 pengelola desa wisata dan anggota Kelompok Sadar Wisata yang dipilih secara purposif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola desa wisata berlangsung melalui interaksi antara struktur legal-administratif dan institusi sosial-relasional. Kasus-kasus di DIY memperlihatkan kecenderungan partisipatif-komunal, sedangkan kasus-kasus di NTB lebih bercorak regulatif-institusional. Koordinasi formal dan informal saling melengkapi dalam menjembatani kesenjangan kebijakan dan praktik, sementara konsentrasi kewenangan dan sumber daya dapat membatasi pengaruh substantif masyarakat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa relasi dan koordinasi antaraktor serta dinamika kekuasaan berhubungan positif dan signifikan dengan tata kelola polisentrik, masing-masing dengan koefisien jalur 0,423 dan 0,445 (p < 0>

Integrasi temuan menghasilkan Model Tata Kelola Polisentrik Hibrida Adaptif yang mempertemukan aturan formal (rules-in-form) dan praktik kelembagaan (rules-in-use) melalui koordinasi hibrida, kepemimpinan penghubung, pelembagaan “ruang antara”, serta fungsi pemerintah sebagai metagovernor. Adaptivitas dipahami sebagai kualitas yang muncul melalui interaksi kelembagaan, pembelajaran, dan penyesuaian. Penelitian ini memperkaya teori tata kelola polisentrik dengan menegaskan pentingnya distribusi kekuasaan, integrasi institusi formal dan informal, serta koordinasi lintas tingkat. Implikasi kebijakannya mencakup kejelasan pembagian fungsi, pemerataan akses sumber daya dan manfaat, serta penguatan partisipasi dan pembelajaran kelembagaan sesuai konteks lokal.

Sustainable village tourism governance in Indonesia faces fragmented authority, power imbalances, and gaps between formal policies and management practices. The presence of multiple actors and decision-making centres does not automatically ensure effective coordination or meaningful participation. This study examines inter-actor relations and coordination, alongside power dynamics, in village tourism governance and reconstructs a polycentric governance model suited to Indonesia’s social and institutional contexts. An exploratory sequential mixed-methods design was employed through a comparative case study of ten tourism villages in the Special Region of Yogyakarta (DIY) and West Nusa Tenggara (NTB). The qualitative phase involved semi-structured interviews and document analysis, using within-case analysis, cross-case analysis, and pattern matching. Qualitative findings informed the development of a survey administered to 411 purposively selected tourism village managers and members of local tourism awareness groups. Quantitative data were analysed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

The findings show that village tourism governance operates through interactions between legal-administrative structures and social-relational institutions. The DIY cases exhibit a predominantly participatory and communal orientation, whereas the NTB cases display a more regulatory and institutional orientation. Formal and informal coordination complement one another in bridging policy–practice gaps, while concentrated authority and resource control can constrain communities’ substantive influence. Inter-actor relations and coordination, together with power dynamics, are positively and significantly associated with polycentric governance, with path coefficients of 0.423 and 0.445, respectively (p < 0>

Integrating these findings yields an Adaptive Hybrid Polycentric Governance Model that connects formal rules (rules-in-form) with institutional practices (rules-in-use) through hybrid coordination, bridging leadership, the institutionalisation of an “in-between space,” and the government’s role as a metagovernor. Adaptiveness is understood as an emergent quality of institutional interaction, learning, and adjustment. This study advances polycentric governance theory by emphasising power distribution, the integration of formal and informal institutions, and coordination across governance levels. Policy implications include clearer institutional responsibilities, equitable access to resources and benefits, and stronger participation and institutional learning tailored to local contexts.

Kata Kunci : polycentric governance; sustainable village tourism; inter-actor relations and coordination; power dynamics; adaptive hybrid governance.