Analisis Pengelolaan Piutang Retribusi Penempatan Awal Sebagai Lain-Lain Pendatan Asli Daerah Yang Sah

Naufal Rahman Baihaqi, Mukhlis, S.E., M.Acc.

2026 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan dan perlakuan piutang Retribusi Penempatan Awal (RPA) sebagai bagian dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, mengidentifikasi kendala pengelolaannya, serta menganalisis dampak piutang yang belum terselesaikan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Temanggung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengelola pasar, BPKPAD, dan pedagang, serta observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sedangkan kendala dipetakan menggunakan diagram fishbone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang RPA merupakan hak tagih historis yang telah direklasifikasi dari kelompok retribusi ke Lain-Lain PAD yang Sah dan tetap dicatat sebagai aset sampai diselesaikan atau dihapus sesuai ketentuan. Pengelolaannya mencakup penatausahaan, penagihan melalui Surat Tagihan I–III, pembayaran menggunakan Surat Tanda Setoran (STS), serta penyegelan pada objek tertentu. Saldo piutang RPA turun dari Rp4.438.408.472 pada 2023 menjadi Rp3.699.208.472 per Februari 2026. Piutang berusia lebih dari tiga tahun tergolong macet untuk tujuan penyisihan, tetapi tidak otomatis dihapuskan. Pelaksanaan tahapan utama secara umum mengikuti petunjuk teknis, meskipun sebagian kelengkapan dokumen dan tahapan lanjutan belum dapat diverifikasi. Kendala pengelolaan meliputi kompetensi petugas yang belum merata, usia piutang dan perubahan kebijakan, penatausahaan yang belum terintegrasi, keterbatasan dukungan operasional penagihan, serta kondisi ekonomi dan keberadaan penanggung utang. Piutang yang belum terselesaikan berdampak pada penerimaan daerah yang belum terealisasi, berlanjutnya proses administratif, konsekuensi penagihan hingga penyegelan, dan persepsi ketidakadilan di antara pedagang, tetapi tidak ditemukan dampak langsung terhadap operasional dan pemeliharaan pasar.

This study analyzes the management and accounting treatment of Initial Placement Levy (Retribusi Penempatan Awal, RPA) receivables as Other Legitimate Locally Generated Revenue, identifies management constraints, and examines the impacts of outstanding receivables at the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade of Temanggung Regency. A descriptive qualitative case-study approach was used. Data were obtained through semi-structured interviews with market administrators, regional financial officials, and traders, together with observation and document review. Data were reduced, displayed, and interpreted, while constraints were mapped using a fishbone diagram. Findings show that RPA receivables are historical claims reclassified from levy revenue to Other Legitimate Locally Generated Revenue and remain assets until settled or written off under applicable regulations. Management includes recordkeeping, three successive collection notices, payments using Deposit Slips (Surat Tanda Setoran, STS), and sealing of selected market units. The outstanding balance declined from IDR 4,438,408,472 in 2023 to IDR 3,699,208,472 in February 2026. Receivables older than three years are classified as non-performing for allowance purposes but are not automatically written off. Main procedures generally follow the technical guidelines, although some documentation and subsequent stages remain unverified. Constraints include uneven staff competence, aged receivables and policy changes, non-integrated recordkeeping, limited collection resources, and debtors' financial circumstances and availability. Outstanding receivables lead to unrealized local revenue, continuing administrative work, warnings and sealing affecting traders, and perceived unfairness, but no direct effects on market operations and maintenance were identified.

Kata Kunci : Retribusi Penempatan Awal, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pengelolaan Piutang, Diagram Fishbone, Pasar Daerah.