Rationality of Government vs Rationality of Citizen: Dinamika Penyediaan Hunian Layak di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat

Aqbil Shafa Fakkar, Arie Ruhyanto, Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian ini membahas pertemuan rasionalitas pemerintahan dan rasionalitas warga dalam pelaksanaan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana program KTV dapat terlaksana ketika pemerintah dan warga memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memandang penyediaan hunian layak. Penelitian ini berargumen bahwa pelaksanaan KTV di Palmerah dimungkinkan oleh pertemuan dua rasionalitas yang berbeda, tetapi tidak saling bertentangan satu sama lain. Penelitian ini menggunakan konsep rationality of government dalam teori governmentality dari Michel Foucault untuk menganalisis rasionalitas pemerintahan Pemprov DKI Jakarta dan teori rational choice dari James S. Coleman untuk memahami pertimbangan warga dalam menerima program KTV. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan Pemprov DKI Jakarta dan warga penerima program KTV, serta studi literatur dan dokumentasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTV dipandang rasional oleh Pemprov DKI Jakarta karena dapat mengintegrasikan peningkatan kualitas hunian, penataan legalitas tanah, dan pembangunan hunian vertikal untuk merespons keterbatasan lahan serta tingginya harga tanah di Jakarta. Sementara itu, warga Palmerah penerima program KTV mempertimbangkan KTV berdasarkan kepentingan untuk memperoleh hunian yang lebih layak dan kepastian legalitas tanpa harus membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Walaupun demikian, proses penerimaan KTV tidak berjalan dengan lancar karena terdapat kekhawatiran dari warga mengenai kemungkinan kewajiban membayar sewa seperti yang terjadi di rumah susun sederhana sewa (rusunawa), perubahan penguasaan tanah, dan pola hunian vertikal sehingga menimbulkan resistensi yang perlu dihadapi melalui proses penjelasan dan diskusi berulang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KTV dapat terlaksana di Palmerah bukan karena warga mengadopsi rasionalitas pemerintah, melainkan karena mekanisme kebijakan yang dipilih pemerintah sesuai dengan kepentingan warga penerima program. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat dimungkinkan oleh pertemuan rasionalitas yang berbeda tanpa mensyaratkan kesamaan cara berpikir antara pemerintah dan warga.

This study examines the intersection of the rationality of government and the rationality of citizens in the implementation of the Vertical Land Consolidation (KTV) program in Palmerah Subdistrict, West Jakarta. It addresses the question of how the KTV program could be implemented when the government and the citizens held different perspectives regarding the provision of decent housing. The study argues that the implementation of the KTV program in Palmerah was made possible by the convergence of two distinct—yet not mutually exclusive—rationalities. It employs the concept of the "rationality of government" from Michel Foucault’s theory of governmentality to analyze the rationality of the Jakarta Provincial Government, and James S. Coleman’s "rational choice" theory to understand the considerations of residents in accepting the KTV program. A qualitative case study approach was used, with data gathered through in-depth interviews with representatives of the Jakarta Provincial Government and participating citizens, alongside a review of literature and policy documentation. The findings indicate that the Jakarta Provincial Government viewed the KTV program as rational because it integrates housing quality improvements, the formalization of land tenure, and the development of vertical housing—a strategic response to land scarcity and high land prices in Jakarta. Meanwhile, the citizens of Palmerah who participated in the program did so based on their own interests: securing better-quality housing and legal certainty regarding their land, without the burden of having to construct or renovate their homes independently. Nevertheless, the acceptance process was not entirely smooth; residents expressed concerns regarding potential rental obligations (similar to those in government-subsidized rental apartment complexes, or rusunawa), changes in land tenure, and the shift to vertical living. These concerns led to resistance, which had to be addressed through repeated rounds of explanation and discussion. The study concludes that the KTV program was successfully implemented in Palmerah not because the residents adopted the government’s rationality, but because the policy mechanisms chosen by the government aligned with the interests of the participating residents. These findings demonstrate that policy implementation can be facilitated by the convergence of different rationalities, without requiring the government and the residents to share the same way of thinking.

Kata Kunci : governmentality, rational choice, rationality of government, rasionalitas warga, Konsolidasi Tanah Vertikal