Analisis Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Kas Desa Oleh Pihak Lain : Studi Penguasaan Tanah Bengkok Desa Buayan Oleh Desa Rogodadi
Dian Puspita Hangida Putri, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Tanah
tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial,
administratif, dan politik yang sering kali menimbulkan konflik ketika status
maupun penguasaannya diperselisihkan. Kondisi tersebut tercermin dalam sengketa
tanah kas desa antara Desa Buayan dan Desa Rogodadi, Kecamatan Buayan,
Kabupaten Kebumen, yang telah diputus melalui Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 628 PK/Pdt/2010, namun belum terlaksana selama lebih dari
satu dekade sejak berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan
menganalisis sejarah penguasaan tanah kas Desa Buayan oleh Desa Rogodadi,
mengkaji rangkaian putusan pengadilan, serta mengidentifikasi faktor penyebab
tidak terlaksananya putusan tersebut.
Penelitian
ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data sekunder
diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam
dengan narasumber yang dipilih secara purposive sampling dan dianalisis
secara kualitatif.
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah kas Desa Buayan oleh Desa
Rogodadi sejak 1998 merupakan penguasaan tanpa dasar karena riwayat historis
dan administratif secara konsisten menunjuk Desa Buayan sebagai pemegang hak
yang sah. Empat tingkat peradilan secara konsisten menguatkan posisi Desa
Buayan sejak putusan banding hingga peninjauan kembali. Tidak terlaksananya
putusan disebabkan oleh dua lapisan hambatan yang saling berinteraksi, yaitu
hambatan hukum berupa keterlambatan pemanfaatan mekanisme aanmaning,
kegagalan pengawasan Pemerintah Kabupaten Kebumen atas aset desa, dan tindakan
penundaan oleh pejabat kabupaten, serta hambatan non-hukum berupa pertimbangan
elektoral, resistensi Pemerintah Desa Rogodadi, dan pola birokrasi tanpa
keputusan mengikat. Penelitian ini merekomendasikan sertifikasi tanah kas desa
serta penguatan regulasi tanggung jawab eksekusi putusan antardesa kepada
Pemerintah Kabupaten secara tegas.
Land carries not only economic value but also
social, administrative, and political value that frequently gives rise to
conflict when its status or control is disputed. This condition is reflected in
the land dispute over village treasury land between Desa Buayan and Desa
Rogodadi, Buayan Sub-district, Kebumen Regency, which was resolved through the
Supreme Court's Judicial Review Ruling No. 628 PK/Pdt/2010, yet remains
unexecuted more than a decade after attaining permanent legal force. This study
aims to analyze the historical basis of Desa Buayan's control over the disputed
land, examine the series of court rulings, and identify the factors preventing
the ruling's execution.
This research is a normative-juridical study
supported by secondary data obtained through library research on legislation
and court rulings, while primary data were obtained through in-depth interviews
with informants selected through purposive sampling and analyzed qualitatively.
The findings show that Desa Rogodadi's
possession of the land since 1998 constitutes possession without legal basis,
as the historical and administrative record consistently identifies Desa Buayan
as the lawful rights holder. Four levels of the judiciary consistently affirmed
Desa Buayan's position from the appellate ruling through judicial review. The
ruling's non-execution stems from two interacting layers of obstacles: legal
obstacles delayed use of the aanmaning mechanism, the Kebumen Regency
Government's failure to supervise village assets, and postponement by a regency
official and non-legal obstacles electoral considerations, resistance from the
Rogodadi Village Government, and bureaucratic patterns without binding
decisions. The study recommends certification of village treasury land and the
strengthening of regulations that firmly assign inter-village execution
responsibility to the Regency Government.
Kata Kunci : Kepastian hukum, eksekusi putusan pengadilan, tanah kas desa, inkracht van gewijsde, Desa Buayan.