Laporkan Masalah

Analisis Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Kas Desa Oleh Pihak Lain : Studi Penguasaan Tanah Bengkok Desa Buayan Oleh Desa Rogodadi

Dian Puspita Hangida Putri, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial, administratif, dan politik yang sering kali menimbulkan konflik ketika status maupun penguasaannya diperselisihkan. Kondisi tersebut tercermin dalam sengketa tanah kas desa antara Desa Buayan dan Desa Rogodadi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, yang telah diputus melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 628 PK/Pdt/2010, namun belum terlaksana selama lebih dari satu dekade sejak berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejarah penguasaan tanah kas Desa Buayan oleh Desa Rogodadi, mengkaji rangkaian putusan pengadilan, serta mengidentifikasi faktor penyebab tidak terlaksananya putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih secara purposive sampling dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah kas Desa Buayan oleh Desa Rogodadi sejak 1998 merupakan penguasaan tanpa dasar karena riwayat historis dan administratif secara konsisten menunjuk Desa Buayan sebagai pemegang hak yang sah. Empat tingkat peradilan secara konsisten menguatkan posisi Desa Buayan sejak putusan banding hingga peninjauan kembali. Tidak terlaksananya putusan disebabkan oleh dua lapisan hambatan yang saling berinteraksi, yaitu hambatan hukum berupa keterlambatan pemanfaatan mekanisme aanmaning, kegagalan pengawasan Pemerintah Kabupaten Kebumen atas aset desa, dan tindakan penundaan oleh pejabat kabupaten, serta hambatan non-hukum berupa pertimbangan elektoral, resistensi Pemerintah Desa Rogodadi, dan pola birokrasi tanpa keputusan mengikat. Penelitian ini merekomendasikan sertifikasi tanah kas desa serta penguatan regulasi tanggung jawab eksekusi putusan antardesa kepada Pemerintah Kabupaten secara tegas.

Land carries not only economic value but also social, administrative, and political value that frequently gives rise to conflict when its status or control is disputed. This condition is reflected in the land dispute over village treasury land between Desa Buayan and Desa Rogodadi, Buayan Sub-district, Kebumen Regency, which was resolved through the Supreme Court's Judicial Review Ruling No. 628 PK/Pdt/2010, yet remains unexecuted more than a decade after attaining permanent legal force. This study aims to analyze the historical basis of Desa Buayan's control over the disputed land, examine the series of court rulings, and identify the factors preventing the ruling's execution.

This research is a normative-juridical study supported by secondary data obtained through library research on legislation and court rulings, while primary data were obtained through in-depth interviews with informants selected through purposive sampling and analyzed qualitatively.

The findings show that Desa Rogodadi's possession of the land since 1998 constitutes possession without legal basis, as the historical and administrative record consistently identifies Desa Buayan as the lawful rights holder. Four levels of the judiciary consistently affirmed Desa Buayan's position from the appellate ruling through judicial review. The ruling's non-execution stems from two interacting layers of obstacles: legal obstacles delayed use of the aanmaning mechanism, the Kebumen Regency Government's failure to supervise village assets, and postponement by a regency official and non-legal obstacles electoral considerations, resistance from the Rogodadi Village Government, and bureaucratic patterns without binding decisions. The study recommends certification of village treasury land and the strengthening of regulations that firmly assign inter-village execution responsibility to the Regency Government.

Kata Kunci : Kepastian hukum, eksekusi putusan pengadilan, tanah kas desa, inkracht van gewijsde, Desa Buayan.

  1. S1-2026-493342-abstract.pdf  
  2. S1-2026-493342-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-493342-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-493342-title.pdf