Legalitas Penerbitan Dokumen Letter C oleh Pejabat Desa dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Akses Bandara Kediri
Yola Via Meita Swastika, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini membahas legalitas penerbitan dokumen Letter C oleh pejabat desa dalam proses pengadaan tanah Jalan Tol Akses Bandara Dhoho Kediri. Permasalahan penelitian berangkat dari kedudukan Letter C yang dalam praktik administrasi pertanahan desa masih digunakan sebagai sumber informasi mengenai riwayat penguasaan tanah, tetapi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana sertifikat hak atas tanah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan, mengelola, mencatat, dan memberikan keterangan berdasarkan Letter C, khususnya ketika dokumen tersebut digunakan dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam penerbitan dan pengelolaan Letter C serta menjelaskan alasan Letter C tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam proses pengadaan tanah Jalan Tol Akses Bandara Dhoho Kediri.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan desa, administrasi pemerintahan, pendaftaran tanah, dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengelolaan dan penerbitan Letter C melalui wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan administrasi Letter C dalam proses pengadaan tanah Jalan Tol Akses Bandara Dhoho Kediri. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif melalui silogisme hukum dan pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penafsiran hukum dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kepala Desa terhadap Letter C pada hakikatnya merupakan kewenangan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menyimpan, mengelola, melakukan pencatatan, serta memberikan keterangan berdasarkan data administrasi desa sepanjang memiliki dasar kewenangan dan dilakukan sesuai prosedur serta AUPB. Namun, kewenangan tersebut tidak mencakup kewenangan untuk menetapkan atau mengesahkan hak atas tanah. Penguasaan atau pengelolaan Letter C tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menentukan seseorang sebagai pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, legalitas tindakan Kepala Desa terhadap Letter C bergantung pada kesesuaian tindakan dengan sumber dan batas kewenangan, prosedur administratif, serta substansi informasi yang diberikan.
Letter C tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena karakter utamanya merupakan dokumen administratif dan historis yang mencatat informasi mengenai tanah serta riwayat penguasaannya. Data dalam Letter C dapat berasal dari pencatatan yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama dan dapat mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi penguasaan atau hubungan hukum atas tanah yang telah berubah karena jual beli, pewarisan, hibah, atau peristiwa hukum lainnya. Dalam proses pengadaan tanah, Letter C dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dalam inventarisasi dan identifikasi serta membantu penelusuran riwayat tanah, tetapi tidak dapat berdiri sendiri untuk menentukan Pihak yang Berhak. Data tersebut perlu dikonfirmasi melalui data fisik dan data yuridis, silsilah tanah, keterangan ahli waris atau pihak terkait, serta dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, keterbatasan Letter C tidak berarti dokumen tersebut tidak mempunyai nilai hukum atau administratif, melainkan menunjukkan adanya batas terhadap nilai pembuktiannya. Penempatan Letter C secara proporsional melalui tertib administrasi desa dan verifikasi yang cermat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah kesalahan penentuan Pihak yang Berhak, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam proses pengadaan tanah.
This research examines the legality of the issuance of Letter C documents by village officials in the land acquisition process for the Dhoho Airport Access Toll Road in Kediri. The research problem arises from the position of Letter C, which in village land administration is still used as a source of information concerning the history of land possession, but does not have the same conclusive evidentiary strength as a land title certificate. This condition raises legal issues concerning the scope of the Village Heads authority to issue, manage, record, and provide information based on Letter C, particularly when the document is used in the land acquisition process. This research aims to analyze the authority of the Village Head in issuing and managing Letter C and to explain why Letter C does not have conclusive evidentiary strength in the land acquisition process for the Dhoho Airport Access Toll Road in Kediri.
This research employs a normative-empirical legal research method with a descriptive-analytical character. The normative approach is used to examine laws and regulations, legal theories, principles, and concepts concerning village governmental authority, governmental administration, land registration, and land acquisition for public purposes. The empirical approach is used to obtain information regarding the practice of managing and issuing Letter C through interviews with parties involved in Letter C administration in the land acquisition process for the Dhoho Airport Access Toll Road in Kediri. The legal materials and empirical data are analyzed qualitatively using deductive legal reasoning through legal syllogism and by examining authority, administrative procedures, substance, and the General Principles of Good Governance. Legal interpretation is conducted through grammatical, systematic, and teleological interpretation.
The research results indicate that the Village Heads authority over Letter C essentially constitutes administrative authority within the administration of village government. The Village Head has the authority to store, manage, record, and provide information based on village administrative records, provided that such actions have a legal basis and are carried out in accordance with applicable procedures and the General Principles of Good Governance. However, such authority does not include the authority to determine or validate land rights. The possession or management of Letter C does not automatically grant the Village Head the authority to determine a person as the legal holder of land rights. Therefore, the legality of the Village Heads actions concerning Letter C depends on their conformity with the source and limits of authority, administrative procedures, and the substance of the information provided.
Letter C does not have conclusive evidentiary strength because its primary character is that of an administrative and historical document recording information concerning land and its history of possession. The information contained in Letter C may originate from records made over a long period of time and may no longer correspond to the current possession or legal relationship concerning the land due to sale and purchase, inheritance, grants, or other legal events. In the land acquisition process, Letter C may serve as one source of information for inventory and identification and may assist in tracing the history of land possession, but it cannot independently determine the Entitled Party. The information must be verified against physical and juridical data, land lineage, statements from heirs or relevant parties, and other supporting documents. Therefore, the limited evidentiary strength of Letter C does not mean that it has no legal or administrative value; rather, it demonstrates the limits of its evidentiary function. The proper use of Letter C, supported by orderly village administration and careful verification, is necessary to ensure legal certainty, prevent errors in determining the Entitled Party, and provide legal protection for communities affected by the land acquisition process.
Kata Kunci : Letter C, kewenangan Kepala Desa, legalitas tindakan administratif, pengadaan tanah, Jalan Tol Akses Bandara Dhoho Kediri.