Faktor di Masyarakat dalam Praktik Perjanjian Kerja Lisan dan Pengaruhnya dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta
Shabrina Eka Arilistya, Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M (Adv), Ph.D
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang memengaruhi pilihan para pihak dalam menggunakan perjanjian kerja lisan dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja beserta implikasinya dalam pemenuhan hak normatif PRT berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang masih kental dengan unsur sosial budaya di mana hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja masih didominasi oleh praktik perjanjian kerja lisan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dan Pergub Provinsi DIY Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga dengan studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden PRT dan pemberi kerja di wilayah DIY. Data yang terkumpul baik dalam penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dominasi perjanjian kerja lisan dipengaruhi oleh kuatnya nilai kekeluargaan, konstruksi sosial-budaya masyarakat yang mengedepankan ikatan personal, serta kekosongan regulasi yang mewajibkan adanya perjanjian kerja tertulis. Implikasinya berupa adanya ketidakpastian hukum dalam pemenuhan hak-hak normatif pekerja rumah tangga. Praktik di lapangan membuktikan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut berjalan secara kasuistis dan bergantung pada itikad baik pemberi kerja. Oleh karena itu, diperlukan adanya revisi regulasi terkait dengan menambahkan ketentuan yang mengatur secara spesifik perjanjian kerja tertulis sebagai dasar hubungan kerja pekerja rumah tangga dan pemberi kerja.
This study aims to identify and analyze the factors influencing the parties’ choice to use verbal employment agreements in the employment relationship between domestic workers and employers, as well as the implications for the fulfillment of domestic workers’ statutory rights under Governor Regulation of Yogyakarta Special Province No. 31 of 2010 on Domestic Workers. The Special Region of Yogyakarta is a region with strong socio-cultural traditions, where the employment relationship between domestic workers and employers is still dominated by the practice of verbal employment agreements.
This study is a descriptive and legal-empirical study. The legal research was conducted by analyzing the provisions of Law No. 2 of 2026 on the Protection of Domestic Workers and Governor Regulation of Yogyakarta Special Province No. 31 of 2010 on Domestic Workers through a document review. The empirical research was conducted by interviewing domestic workers and employers in The Special Region of Yogyakarta. The data collected through both the literature review and field research were analyzed qualitatively.
The research findings conclude that the prevalence of verbal employment agreements is influenced by strong family values, a socio-cultural framework that prioritizes personal bonds, and a regulatory vacuum that lacks provisions mandating written employment agreements. The implication is legal uncertainty regarding the fulfillment of domestic workers’ statutory rights. Field practices demonstrate that the fulfillment of these rights occurs on a case-by-case basis and depends on the good faith of employers. Therefore, a revision of relevant regulations is necessary to include specific provisions mandating written employment agreements as the basis for the employment relationship between domestic workers and employers.
Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga (PRT), Perjanjian Kerja Lisan, Hak Normatif. Pelindungan Hukum