Batasan Pertanggungjawaban Penyampai Informasi (Financial Influencer) Atas Pemberian Rekomendasi Instrumen Investasi dengan Risiko Tinggi di Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan India)

FARAH ANINDYA, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan ketentuan pertanggungjawaban penyampai informasi (financial influencer) terhadap tindakan pemberian rekomendasi instrumen investasi dengan risiko tinggi yang berpotensi menyesatkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Singapura dan India, serta menganalisis dan mengusulkan berdasarkan pembelajaran (lesson learned) dari kerangka regulasi di negara Singapura dan India untuk diintegrasikan ke dalam hukum positif Indonesia dalam rangka mempertegas batasan pertanggungjawaban penyampai informasi (financial influencer).

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sifat deskriptif-komparatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan komparatif perbandingan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Singapura dan India. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Singapura, dan India mengatur pertanggungjawaban penyampai informasi (financial influencer) dengan pendekatan yang berbeda, masing-masing berbasis sertifikasi (OJK Indonesia), lisensi financial adviser (MAS Singapura), dan registrasi (SEBI India), dimana pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi atas PMH di Indonesia, tanggung jawab dan disgorgement di India, serta pidana (denda dan penjara) baru timbul ketika terjadi pelanggaran kewajiban hukum atau informasi menyesatkan yang disampaikan atas rekomendasi instrumen investasi dengan risiko tinggi. Namun, pola pengawasan OJK di Indonesia masih tergolong lemah dan bersifat represif (responsive oversight) jika dibandingkan dengan Singapura dan India. Oleh karena itu, penguatan regulasi di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan system registrasi dan verifikasi terintegrasi, serta penguatan kewenangan pengawasan OJK yang lebih optimal. 

This study aims to identify and analyze the comparative legal framework regulating the liability of financial influencer for providing recommendations on high-risk investment instruments that may potentially mislead consumers under the laws and regulations of Indonesia, Singapore, and India. It also seeks to analyze and propose regulatory improvements, drawing on lessons learned from the legal frameworks of Singapore and India, to be incorporated into Indonesian positive law in order to establish clearer limits on the liability of financial influencer.

This research employs a normative legal research method with a descriptive-comparative approach through statutory and comparative approaches. The statutory approach examines the applicable laws and regulations, while the comparative approach analyzes the legal frameworks governing the liability of financial influencers in Singapore and India. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were collected through library research supported by interviews. All legal materials were analyzed qualitatively to address the research questions. 

This research concludes that Indonesia, Singapore, and India regulate the liability of financial influencer through different approaches based on certification (Indonesia’s OJK), financial adviser licensing (Singapore’s MAS), and registration (India’s SEBI), respectively where civil liability (compensation for tort in Indonesia and disgorgement of gains in India) and criminal liability (fines and imprisonment) only arise upon a breach of legal duty or the dissemination of misleading information regarding recommendations on high-risk investment instruments. However, the supervisory pattern of OJK in Indonesia remains weak and responsive (responsive oversight) compared to Singapore and Indi. Therefore, regulatory strengthening in Indonesia needs to be directed toward establishing an integrated registration and verification system, as well as optimizing OJK’s supervisory authority. 

Kata Kunci : pertanggungjawaban, penyampai informasi (financial influencer), instrumen investasi dengan risiko tinggi