Peran Tata Kelola Transformasi Digital terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung

Komang Agus Tyadharma, Prof. Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Tujuan – Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi praktik tata kelola transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah serta implikasinya terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pada fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan.

Metode penelitian – Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan enam informan yang terlibat dalam fungsi akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi keuangan daerah, didukung dokumen Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI). Data dianalisis secara tematik menggunakan NVivo, kemudian dilakukan Pattern Matching terhadap GM-DTGI dan Cross-case Synthesis.

Temuan – Tata kelola transformasi digital diwujudkan melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem utama untuk mengintegrasikan sistem dan data serta mengotomatisasi proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Praktik tersebut mendukung efisiensi melalui percepatan proses dan pengurangan pekerjaan manual serta duplikasi input, transparansi melalui akses dan penelusuran informasi, serta akuntabilitas melalui monitoring, verifikasi, validasi, pembatasan hak akses, dan penelusuran transaksi. Implementasi masih menghadapi kendala kapasitas pengguna, adaptasi sistem, gangguan teknis, dan ketergantungan pada pengelolaan SIPD secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri. Temuan empiris selaras dengan empat pilar GM-DTGI, yaitu Ekosistem Digital, Tata Kelola Data, Tata Kelola dan Kepemimpinan, serta Reformasi Administrasi Publik dan Manajemen Perubahan.

Batasan/Implikasi – Penelitian terbatas pada fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan di BPKAD Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan penguatan kapasitas pengguna, pengelolaan perubahan, koordinasi, dan stabilitas sistem selain dukungan teknologi.

Orisinalitas – Penelitian memberikan bukti empiris mengenai penerapan tata kelolatransformasi digital yang tercermin dalam GM-DTGI pada praktik pengelolaan keuangan daerah. Transformasi digital dipahami tidak hanya melalui keberadaan sistem, tetapi juga melalui integrasi, otomatisasi, tata kelola data, serta pengelolaan pengguna dan perubahan.

Objective – This study aims to explore digital transformation governance practices in regional financial management and their implications for efficiency, transparency, and accountability within accounting and financial reporting functions.

Research Methods – This study employed a qualitative approach using a case study method at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Denpasar City and Badung Regency. Data were collected through semi-structured interviews with six informants and documents from the Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI). Data were analyzed thematically using NVivo, followed by Pattern Matching against the GM-DTGI framework and Cross-case Synthesis.

Findings – Digital transformation governance is implemented through the Regional Government Information System (SIPD) as the primary system for system and data integration and automated accounting and financial reporting. It supports efficiency through faster workflows, reduced manual work and duplicate data entry, transparency through information access and retrieval, and accountability through monitoring, verification, validation, access control, and transaction traceability. Implementation remains constrained by user capacity, system adaptation, technical disruptions, and reliance on centralized SIPD management by the Ministry of Home Affairs. The findings align with four relevant GM-DTGI pillars: Digital Ecosystem, Data Governance, Governance and Leadership, and Public Administration Reform and Change Management.

Limitation/Implications - his study is limited to accounting and financial reporting functions within the BPKAD of Denpasar City and Badung Regency. Successful digital transformation requires not only technology but also user capacity, change management, inter-institutional coordination, and system stability.

Originality - This study provides empirical evidence of how digital transformation governance, as reflected in the GM-DTGI, translates into regional financial management practices. It demonstrates that transformation extends beyond digital systems to integration, automation, data governance, and user and organizational change management in supporting efficiency, transparency, and accountability.

Kata Kunci : Tata Kelola Transformasi Digital, GM-DTGI, Pengelolaan Keuangan Daerah, SIPD, Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas