Dinamika Respons Kebijakan Gig Economy Indonesia periode 2015-2025: Analisis Punctuated Equilibrium dan Multiple Streams Framework

Nuraini Ika Purnamasari, Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A. ; Dr. Ayu Sari Wulandari, MAF.

2026 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

   Indonesia telah memasuki babak baru dari tatanan ketenagakerjaan seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Fenomena populer terkini adalah sektor kerja gig economy. Data menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia yang menjadikan kerja gig sebagai penghasilan utama semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah telah berupaya merespons fenomena ini, namun upaya regulasi yang dilakukan belum sebanding dengan kompleksitas dan luasnya persoalan yang ada dalam ekosistem kerja berbasis platform digital. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis teknik triangulasi data dalam pengumpulan datanya berupa data sekunder dari dokumen kebijakan dan tren berita di media arus utama; serta data primer dengan wawancara ke sejumlah informan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan gig economy Indonesia telah mengalami dua fase lonjakan signifikan (punctuated), dengan mekanisme pembuka policy window yang berbeda pada setiap fasenya, antara eksekutif-yudikatif dan sosial-politik. Hasil penelitian ini juga mengurai faktor pendorong terjadinya punctuated pada masing-masing fase meliputi arus kebijakan, arus masalah, dan arus politik yang terjadi pada periode tersebut. Hasil studi ini juga menguak posisi media massa arus utama online dalam mendorong terjadinya coupling issue gig economy sehingga berhasil masuk ke agenda setting kebijakan. Lebih dari itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan penerapan teori PET dan MSF di negara berkembang. Selain memberi pemahaman bahwa dua teori tersebut dapat bekerja secara komplementer, hasil studi ini juga menemukan bahwa dalam konteks Indonesia, jendela kebijakan tetap bisa terbuka meski isu (problems) belum menjadi public attention media massa arus utama. 

Indonesia has entered a new phase in its employment landscape with the development of digital technology. A popular recent phenomenon is the gig economy. Data shows that the number of Indonesian workers who rely on gig work as their primary source of income is increasing annually. The government has attempted to respond to this phenomenon, but regulatory efforts have not been commensurate with the complexity of the issues inherent in the digital platform-based work ecosystem. Using a descriptive qualitative approach, this research utilizes secondary data from policy documents and news trends in mainstream media, as well as primary data from interviews with several informants. The results indicate that Indonesia's gig economy policy has experienced two significant phases (punctuations), with different policy window opening mechanisms at each phase: between the executive-judicial and socio-political branches. The results also analyze the driving factors behind the punctuations in each phase using the multiple streams framework concept, encompassing policy streams, problem streams, and political streams that occurred during that period. The results of this study also reveal the role of online mainstream media in driving the "issue coupling" of the gig economy, thereby successfully placing it on the policy agenda setting. Furthermore, this research contributes to the development of PET and MSF theories in developing countries. In addition to providing an understanding that the two theories can work complementary, this study also found that in the Indonesian context, the policy window can remain open even if the issue has not yet gained mainstream media attention.

Kata Kunci : gig economy, kebijakan publik, punctuated equilibrium theory, multiple streams framework, pekerja platform, Indonesia