Pendekatan Komunikasi dan Strategi Negosiasi Multi-Stakeholder untuk Keberlanjutan Program Pascatambang "Kampoeng Reklamasi" di Bangka Belitung
Ari Wibowo, Ir. Endang Sulastri, S.Pt., M.A., Ph.D., IPM.; Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D.
2026 | Disertasi | S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
Program pascatambang merupakan bagian integral dari tata kelola pertambangan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekologis, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Meskipun program pascatambang “Kampoeng Reklamasi” di Bangka Belitung telah menunjukkan keberhasilan pengelolaan fisik lahan bekas aktivitas tambang, namun hasil analisis dokumen keberlanjutan mengindikasikan adanya ketimpangan, seperti keterbatasan akses pemanfaatan sumber daya, belum optimalnya partisipasi multi-stakeholder dalam pengelolaan dan distribusi manfaat sosial-ekonomi program pascatambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi multi-stakeholder, mengeksplorasi pendekatan komunikasi, dan mengkaji strategi negosiasi yang mendukung keberlanjutan program pascatambang “Kampoeng Reklamasi”. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan strategi studi kasus tunggal di kawasan “Kampoeng Reklamasi” Bangka Belitung. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumentasi dan kajian pustaka, serta wawancara semi-terstruktur pada berbagai informan yang merepresentasikan unsur pemerintah daerah, pelaku usaha pertambangan, akademisi, masyarakat, komunitas lingkungan, dan media massa lokal. Analisis data dilakukan secara interaktif dan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pengelolaan program pascatambang di Bangka Belitung didominasi PT. Timah Tbk sebagai stakeholder kunci. Posisinya berada pada kuadran key player yang menguasai kapasitas regulasi, finansial, teknis, dan kelembagaan. Dominasi kuasa tersebut membentuk pola komunikasi multi-stakeholder yang bersifat asimetris, sehingga partisipasi masyarakat lokal berada pada tingkat tokenism (partisipasi semu) dan menyebabkan terjadinya ketimpangan akses dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan ruang pascatambang. Namun, akademisi UBB dan komunitas PPS. Alobi memiliki relasi komunikasi yang simetris dengan stakeholder kunci, berpotensi sebagai representative broker yang menjembatani kepentingan multi-stakeholder melalui mekanisme komunikasi kolaboratif. Penelitian ini menawarkan fungsi baru tipologi multi-stakeholder sebagai intervensi restrukturisasi pengelolaan program pascatambang pada tiga ranah, meliputi 1) redistribusi penguasaan sumber daya; 2) produksi makna bersama; dan 3) legitimasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi pembangunan partisipatif dengan mekanisme komunikasi kolaboratif, didukung konsep participatory brokerage yang berperan pada dua level, yakni level komunikasi untuk membuka saluran dialog yang setara dan level kelembagaan untuk mendesain ulang aturan, sehingga stakeholder yang berada pada kuadran context setter dan crowd memiliki ruang untuk mengajukan, menguji, dan menegosiasikan klaim atau pandangan mengenai keberlanjutan program pascatambang yang lebih bermakna.
Post-mining programs are an integral part of sustainable mining governance, encompassing ecological restoration and social, economic, and institutional sustainability. Although the “Kampoeng Reklamasi” post-mining program in Bangka Belitung has shown success in physically managing land used for mining activities, analysis of sustainability documents indicates limited access to resource utilization and suboptimal multi-stakeholder participation in managing and distributing the program’s socio-economic benefits. This study aims to analyse the typology of multi-stakeholder relationships, explore communication approaches, and examine negotiation strategies to support the sustainability of the “Kampoeng Reklamasi” post-mining program. It uses a constructivist paradigm and a single-case study approach in the “Kampoeng Reklamasi” area of Bangka Belitung. Data were collected through observation, document analysis, and literature review, and semi-structured interviews with informants representing local government officials, mining industry stakeholders, academics, the public, environmental communities, and local media. Data analysis was conducted interactively and validity was strengthened through triangulation of sources and methods.
The research findings indicate that PT. Timah Tbk dominates the post-mining program’s management structure. PT. Timah Tbk is the key stakeholder positioned in the “key player” quadrant, controlling regulatory, financial, technical, and institutional capacities. The dominance of power creates an asymmetrical pattern of multi-stakeholder communication. The result is that local community participation remains at a tokenistic level, leading to unequal access to decision-making processes and the utilization of post-mining land. However, UBB academics and the PPS. Alobi community maintains symmetrical communication relationships with the primary stakeholders, positioning them as potential representative intermediaries to bridge stakeholder interests through collaborative communication mechanisms. This study proposes a typology of multi-stakeholder functions as an intervention for restructuring post-mining program management across three domains: 1) redistribution of resource control; 2) co-production of meaning; and 3) legitimacy. This study contributes to the advancement of participatory development communication theory through collaborative communication mechanisms supported by the concept of participatory brokerage, which operates at two levels: the communicative level to open channels for equal dialogue, and the institutional level to redesign rules, so that stakeholders within the scope of “context setters and the crowd” have space to propose, test, and negotiate claims or perspectives meaningfully in post-mining program development.
Kata Kunci : Komunikasi Pembangunan, Multi-Stakeholder, Partisipasi, Strategi Negosiasi, Keberlanjutan Pascatambang
