Dari Tekanan Digital ke Respons Institusional (Aksi Konektif dan Sistem Media Hibrida dalam Kampanye #SaveRajaAmpat)
FAUSTINA ROSALIA, Arie Ruhyanto, S.I.P., M.Sc., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik
Penelitian ini menjelaskan bagaimana aktivisme digital mendorong perubahan institusional melalui studi kasus kampanye #SaveRajaAmpat, sebuah anomali empiris karena viralitas yang tinggi tidak selalu berujung pada dampak kebijakan yang sepadan. Dengan desain metode campuran eksplanatoris sekuensial, penelitian ini memadukan Social Network Analysis atas 169 unggahan platform X, Discourse Network Analysis atas 211 artikel dari 85 media, dan wawancara mendalam dengan Greenpeace Indonesia sebagai data triangulasi, yang dianalisis melalui kerangka aksi konektif (Bennett & Segerberg, 2012), sistem media hibrida (Chadwick, 2017), movement outcomes (Giugni, 1998), serta keadilan lingkungan (Schlosberg, 2007).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye berlangsung dalam dua gelombang dengan keluaran yang berlawanan. Gelombang I pada Juni 2025 mendorong pencabutan empat izin usaha pertambangan, sedangkan Gelombang II pada September 2025 berujung pada reaktivasi izin PT Gag Nikel. Perbedaan tersebut ditentukan oleh konfigurasi empat variabel kausal, yaitu spesifisitas tuntutan, keterbukaan struktur peluang politik, intensitas tekanan media afektif, dan posisi struktural aktor sasaran, sementara mekanisme anti politics machine menjelaskan reversibilitas capaian.
Pemetaan jejaring mengungkap asimetri kuasa komunikatif, yakni koalisi pro-lingkungan menguasai inti jaringan wacana meskipun koalisi pro-ekonomi memiliki sumber daya formal yang jauh lebih besar, sementara masyarakat adat dan pemerintah daerah Papua menempati posisi silent center. Dinilai melalui kerangka keadilan lingkungan, capaian gerakan bersifat berlapis dan tidak merata, kuat pada dimensi pengakuan diskursif, namun rapuh pada dimensi partisipasi dan ketahanan. Penelitian ini menegaskan bahwa kemenangan wacana dan kemenangan kebijakan merupakan dua hal yang berbeda, sekaligus memperlihatkan bahwa mekanisme depolitisasi tidak lenyap di era digital, melainkan beradaptasi terhadap bentuk tekanan baru.
This study examines how digital activism drives institutional change through the #SaveRajaAmpat campaign, an anomaly since virality does not always yield commensurate policy impact. Using a sequential explanatory mixed methods design, it combines Social Network Analysis of 169 Platform X posts, Discourse Network Analysis of 211 articles from 85 outlets, and triangulating interviews with Greenpeace Indonesia, analyzed through connective action (Bennett & Segerberg, 2012), the hybrid media system (Chadwick, 2017), movement outcomes (Giugni, 1998), and environmental justice (Schlosberg, 2007).
The campaign unfolded in two waves with opposite outcomes. Wave I in June 2025 drove the revocation of four mining business permits, whereas Wave II in September 2025 ended in the reactivation of PT Gag Nikel. The difference rests on four causal variables, namely demand specificity, the openness of the political opportunity structure, the intensity of media and affective pressure, and the structural position of the target actor, while an anti-politics machine mechanism accounts for the reversibility of the gains.
Network mapping reveals an asymmetry of communicative power: the pro-environment coalition commands the core of the discourse network although the pro-economy coalition holds far greater formal resources, while Papuan indigenous communities and local government occupy the position of a silent center. Assessed through environmental justice, the movement’s achievements are layered and uneven, strong on discursive recognition yet fragile on participation and durability. The study affirms that discursive victory and policy victory are distinct, and that depoliticization has not vanished in the digital era but adapted to new forms of pressure.
Kata Kunci : aktivisme digital, aksi konektif, sistem media hibrida, keadilan lingkungan, movement outcomes