Respons Terhadap Inovasi Digital Penerapan Aplikasi SIPPER Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

SYIFA FUADI, Dr. Agus Joko Pitoyo, S.Si., M.A. ; Dr. Novi Widyaningrum, S.IP., M. A

2026 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Dualisme sistem digital dalam pengelolaan persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan muncul melalui penggunaan Bank Data sebagai mekanisme pelaporan sektoral kesehatan dan aplikasi SIPPER sebagai sistem pencatatan persediaan daerah. Kedua sistem tersebut sama-sama harus dijalankan, tetapi belum terintegrasi secara operasional, sehingga menimbulkan beban administratif bagi aparatur pelaksana serta dilema implementasi antara pemenuhan pelaporan sektoral kesehatan dan kepatuhan terhadap pencatatan persediaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi street-level bureaucrats pada level individu dan organisasi terhadap inovasi aplikasi SIPPER, mengkaji bentuk diskresi birokratis yang digunakan dalam menghadapi tekanan institusional dari pemerintah pusat dan daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk pilihan dan strategi diskresi dalam implementasi aplikasi tersebut. Penelitian menggunakan Teori Difusi Inovasi (DOI) sebagai landasan konseptual, serta mengintegrasikan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Teori Street-Level Bureaucracy (SLB), dan Teori Institusional sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap aparatur yang terlibat dalam pengelolaan persediaan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap SIPPER berbeda antara level individu dan organisasi. Pada level individu, SIPPER dipersepsikan belum sepenuhnya memberikan manfaat yang sebanding dengan beban kerja tambahan yang ditimbulkannya, sementara pada level organisasi aplikasi tersebut dipandang penting untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas, rekonsiliasi persediaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan persediaan daerah. Dalam menghadapi dualisme sistem digital, aparatur mengembangkan berbagai bentuk diskresi birokratis dengan memprioritaskan sistem yang dianggap paling mendukung pelaksanaan tugas. Diskresi tersebut dibentuk oleh faktor persepsi terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan SIPPER, pengaruh sosial, kondisi pendukung, interaksi langsung, tekanan struktural, keterbatasan sumber daya, tekanan regulatif dan legitimasi, kapabilitas organisasi, serta norma internal dan budaya organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa respons terhadap SIPPER merupakan bentuk adaptasi rasional terhadap kebijakan digital yang belum sepenuhnya terintegrasi secara operasional, bukan semata-mata penolakan terhadap teknologi.

The coexistence of two digital systems in inventory management at the Health Office of South Barito Regency, namely Bank Data as a sectoral health reporting mechanism and SIPPER as a regional inventory recording system, has created an administrative burden for implementing personnel. Both systems are mandatory, yet they have not been operationally integrated, thereby generating an implementation dilemma between fulfilling sectoral health reporting requirements and complying with regional inventory recording obligations. This study aims to analyze street-level bureaucrats’ perceptions of the SIPPER application as a digital innovation at the individual and organizational levels, examine the forms of bureaucratic discretion employed in response to institutional pressures from both central and local governments, and identify the factors shaping discretionary choices and strategies in the implementation of the application. The study employs Diffusion of Innovation (DOI) Theory as its conceptual foundation and integrates the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Street-Level Bureaucracy (SLB) Theory, and Institutional Theory as its analytical framework. A qualitative case study approach was adopted, utilizing in-depth interviews, field observations, and document analysis involving personnel responsible for inventory management within the Health Office of South Barito Regency. The findings indicate that perceptions of SIPPER differ between the individual and organizational levels. At the individual level, SIPPER is perceived as providing limited benefits relative to the additional workload it creates, whereas at the organizational level, the application is viewed as essential for ensuring accountability, inventory reconciliation, and compliance with regional inventory recording requirements. In response to the dualism of digital systems, personnel develop various forms of bureaucratic discretion by prioritizing the system perceived as most supportive of their operational duties. Such discretion is shaped by perceived usefulness and ease of use, social influence, facilitating conditions, direct interaction, structural pressure, limited resources, regulative pressure and legitimacy, organizational capability, and internal norms and organizational culture. These findings suggest that the response to SIPPER represents a rational adaptation to digital policies that have not been fully operationally integrated, rather than a simple resistance to technology.

Kata Kunci : dualisme sistem digital, SIPPER, Bank Data, inovasi digital, street-level bureaucracy, diskresi birokratis ; dualism of digital systems, SIPPER, Bank Data, digital innovation, street-level bureaucracy, bureaucratic discretion.