Analisis Pembuatan Akta Konsen Roya Dalam Proses Roya Akibat Hilangnya Sertipikat Hak Tanggungan di Kota Yogyakarta
La Ode Muhammad Alimin, Dr. Taufiq El Rahman, S.H.,M.Hum
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan tegas mengenai penggunaan Akta Konsen Roya dalam proses roya akibat hilangnya Sertifikat Hak Tanggungan, yang mengakibatkan perbedaan praktik antar notaris dan potensi ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dua jenis akta konsen roya, yaitu akta sepihak dan akta dua pihak, serta menilai efektivitas penggunaan akta tersebut dalam proses roya Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta melalui wawancara dengan notaris dan pejabat Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan meninjau hubungan antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan norma dan praktik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara akta konsen roya sepihak dan akta dua pihak terletak pada kekuatan hukum, nilai pembuktian, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Akta konsen roya sepihak memiliki karakter akta relass yakni hanya memuat pernyataan sepihak tanpa adanya kesepakatan atau hubungan hukum timbal balik antara kedua belah pihak, Sedangkan akta konsen roya dua pihak memiliki karakter partij akta yang dinilai lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas bagi kedua belah pihak. Efektivitas penggunaan akta konsen roya dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta bersifat situasional dan relatif, tidak bergantung pada bentuk akta, tetapi pada kelengkapan pembuktian dan dokumen pendukung sehingga diperlukan ketentuan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku akibat akta ini.
This research is motivated by the absence of clear regulations regarding the use of the Deed of Consent in the roya process due to the loss of the Mortgage Certificate, which results in differences in practice between notaries and potential legal uncertainty. This research aims to analyze the differences between two types of deeds of consent, namely unilateral deeds and two-party deeds, and to assess the effectiveness of the use of these deeds in the roya process of Mortgage Rights at the Yogyakarta City Land Office.
The research method used is normative-empirical legal research, with a juridical and analytical descriptive approach. Data were obtained through a literature review of laws and legal doctrines, as well as through interviews with notaries and officials at the Yogyakarta City Land Office. The analysis was conducted qualitatively by reviewing the relationship between legal provisions and their implementation in the field to identify gaps between norms and practices.
The research results show that the differences between a unilateral and a two-party deed of consent lie in their legal force, evidentiary value, and legal protection for the parties. A unilateral deed of consent has the character of a relas deed, containing only a unilateral statement without any agreement or reciprocal legal relationship between the two parties. Meanwhile, a two-party deed of consent has the character of a partij deed, which is considered to provide more certainty and clear legal protection for both parties. The effectiveness of using a consent deed from the Yogyakarta City Land Office is situational and relative, depending not on the form of the deed but on the completeness of the evidence and supporting documents. Therefore, statutory provisions are required to ensure the legal certainty applicable to this deed.
Kata Kunci : Akta Konsen Roya, Hak Tanggungan, Kekuatan Pembuktian